ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUAT DAN MENGEDARKAN UANG PALSU (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Cbn)

Arum, Dewi Sekar (2026) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUAT DAN MENGEDARKAN UANG PALSU (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Cbn). Diploma thesis, UNIVERSITAS NASIONAL.

	Text COVER.pdf Download (692kB)
	Text BAB I.pdf Download (447kB)
	Text BAB II.pdf Download (444kB)
	Text BAB III.pdf Download (330kB)
	Text BAB IV.pdf Download (450kB)
	Text BAB V.pdf Download (240kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

Abstract

merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap stabilitas sistem
moneter, kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sebagai alat
pembayaran yang sah, serta ketertiban ekonomi nasional. Peredaran uang
palsu tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menimbulkan kerugian
langsung bagi masyarakat sebagai korban. Dalam Penelitian ini Rumusan
Masalah yang dikaji Adalah (1). Bagaimana pengaturan tindak pidana
membuat dan mengedarkan uang palsu berdasarkan hukum positif, (2).
Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara
tindak pidana uang palsu dalam Studi Putusan Nomor
75/Pid.Sus/2023/PN.Cbn?, (3). Apakah Putusan Pengadilan Negeri Cirebon
Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Cbn sudah sesuai dengan ketentuan hukum
pidana yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1)
pengaturan tindak pidana membuat dan mengedarkan uang palsu berdasarkan
hukum positif yang berlaku di Indonesia; (2) pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana uang palsu dalam Studi
Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Cbn; dan (3) kesesuaian Putusan
Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Cbn dengan
ketentuan hukum pidana yang berlaku. Penelitian ini termasuk jenis
penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundangundangan

(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan
mengenai tindak pidana uang palsu telah diatur dalam peraturan perundangundangan,
perlindungan
hukum
terhadap
korban
belum
diatur
secara
khusus

dan
komprehensif,
sehingga
diperlukan
penguatan
regulasi
guna
menjamin

kepastian
dan
keadilan
hukum bagi
korban.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	13 Jul 2026 07:08
Last Modified:	13 Jul 2026 07:08
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/16996

Actions (login required)

View Item