TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM MUTU PELAYANAN JASA ANGKUT BARANG DI DIREKTORAT PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2019-2024

Sukasno, Sukasno (2026) TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM MUTU PELAYANAN JASA ANGKUT BARANG DI DIREKTORAT PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2019-2024. Masters thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (651kB)
	Text BAB I .pdf Download (232kB)
	Text BAB II .pdf Download (362kB)
	Text BAB III .pdf Download (227kB)
	Text BAB V.pdf Download (192kB)
	Text BABA IV .pdf Download (661kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (455kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pemerintahan dalam mutu pelayanan jasa angkut barang pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat periode 2019–2024 dengan menggunakan teori Good Governance sebagai kerangka analisis utama. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya pelanggaran Over Dimension dan Over Loading (ODOL), belum optimalnya integrasi sistem pengawasan, serta tantangan koordinasi lintas lembaga dalam sektor transportasi darat yang berdampak pada mutu pelayanan dan efisiensi logistik nasional.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi terhadap kebijakan dan implementasi pengawasan angkutan barang. Analisis dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, partisipasi, penegakan hukum (rule of law), dan responsivitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif tata kelola pelayanan jasa angkut barang telah memiliki fondasi regulatif dan kelembagaan yang memadai. Transparansi administratif meningkat melalui digitalisasi perizinan dan publikasi kebijakan, namun transparansi substantif terkait integrasi data pengawasan belum sepenuhnya optimal. Akuntabilitas prosedural telah berjalan melalui mekanisme pelaporan dan audit, tetapi akuntabilitas berbasis hasil belum sepenuhnya tercapai, sebagaimana tercermin dalam masih tingginya pelanggaran ODOL. Dari aspek efektivitas dan efisiensi, reformasi kelembagaan dan modernisasi sistem telah dilakukan, namun dampaknya terhadap penurunan pelanggaran dan efisiensi logistik nasional masih memerlukan penguatan. Partisipasi pelaku usaha telah dilibatkan dalam dialog kebijakan, meskipun belum sepenuhnya terlembagakan dalam kerangka kolaborasi permanen. Penegakan hukum memiliki dasar regulasi yang kuat, tetapi konsistensi implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Responsivitas pemerintah terlihat adaptif dalam situasi krisis, namun reformasi struktural jangka panjang masih bersifat bertahap.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan dalam pelayanan jasa angkut barang berada dalam fase konsolidasi dan transformasi menuju praktik Good Governance yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan kolaboratif. Penguatan integrasi sistem digital nasional, reformulasi indikator kinerja berbasis hasil, serta pelembagaan mekanisme kolaboratif multipihak menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan mutu pelayanan secara sistemik dan berkelanjutan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	J Political Science > JF Political institutions (General)
Divisions:	Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S2 Administrasi Publik
Depositing User:	Irna Irna Yunita
Date Deposited:	08 Jul 2026 07:47
Last Modified:	08 Jul 2026 07:47
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/16949

Actions (login required)

View Item