Putra, Reza Pranata (2026) TATA KELOLA ADAPTIF BADAN LAYANAN UMUM DALAM MENJAWAB KEWAJIBAN FISKAL: STUDI PADA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA. Masters thesis, Universitas Nasional.
|
Text
Cover .pdf Download (489kB) |
|
|
Text
BAB I .pdf Download (307kB) |
|
|
Text
BAB II .pdf Download (380kB) |
|
|
Text
BAB III .pdf Download (227kB) |
|
|
Text
BAB IV .pdf Download (746kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (207kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (546kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola adaptif Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam menjawab kewajiban fiskal serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam menjalankan status ganda sebagai Badan Layanan Umum (BLU) sekaligus Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada tahun 2022, LMAN telah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai PKP. Dalam konteks tata kelola kelembagaan, perubahan status ini menandai pergeseran beban administrasi dan mekanisme kepatuhan, dari organisasi yang sebelumnya beroperasi sebagai bendahara pemerintah dengan orientasi utama pada pengelolaan aset publik menjadi entitas yang juga harus menginternalisasi prinsip perpajakan sebagaimana sektor bisnis. Sehingga hal tersebut memerlukan kesiapan sistem, SDM, dan kontrol internal yang lebih adaptif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi, dokumentasi, serta wawancara mendalam terhadap sembilan informan kunci internal dan eksternal. Berdasarkan temuan penelitian, tata kelola adaptif yang dilakukan oleh LMAN merupakan instrumen penting yang menjembatani kompleksitas kelembagaan publik dan kewajiban fiskal yang melekat pada organisasi. Strategi tata kelola adaptif diwujudkan melalui lima dimensi utama yang memungkinkan LMAN tetap menjalankan mandat pelayanan publiknya secara berkelanjutan di tengah kompleksitas kewajiban fiskal yang melekat.
Penelitian ini menemukan bahwa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi saling berinteraksi dalam praktik tata kelola adaptif. Kemampuan organisasi dalam memanfaatkan faktor pendukung menjadi kunci untuk mereduksi dampak dari ragam faktor penghambat, sehingga hambatan yang muncul tidak berkembang menjadi problematika sistemik terhadap kinerja organisasi.
Untuk itu, direkomendasikan bagi Kementerian Keuangan selaku regulator dalam pembuatan kebijakan untuk dapat memperhatikan dimensi-dimensi kelembagaan adaptif pada mekanisme perubahan status kelembagaan organisasi publik yang berada di bawahnya.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JF Political institutions (General) |
| Divisions: | Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S2 Administrasi Publik |
| Depositing User: | Irna Irna Yunita |
| Date Deposited: | 08 Jul 2026 07:22 |
| Last Modified: | 08 Jul 2026 07:22 |
| URI: | https://repository.unas.ac.id/id/eprint/16948 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
