RESPON MASYARAKAT SIPIL TERHADAP PENGESAHAN UNDANG-UNDANG TNI DALAM KONTEKS HUBUNGAN SIPIL- MILITER DI TAHUN 2025

Tambunan, Angeline Margareth (2026) RESPON MASYARAKAT SIPIL TERHADAP PENGESAHAN UNDANG-UNDANG TNI DALAM KONTEKS HUBUNGAN SIPIL- MILITER DI TAHUN 2025. Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (376kB)
	Text BAB II.pdf Download (673kB)
	Text BAB III.pdf Download (393kB)
	Text BAB IV.pdf Download (592kB)
	Text BAB V.pdf Download (438kB)
	Text LAMPIRAN..pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon masyarakat sipil terhadap pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) Tahun 2025 dalam konteks hubungan sipil–militer di Indonesia. Pengesahan UU TNI pada 20
Maret 2025 memicu berbagai reaksi dari kalangan masyarakat sipil, terutama terkait kekhawatiran akan potensi kembalinya praktik dwifungsi ABRI serta melemahnya supremasi sipil dalam sistem demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam terhadap mahasiswa, aktivis LSM, dan akademisi, serta analisis dokumen dan pemberitaan media. Kerangka teori yang digunakan adalah teori Civil Society dari Jürgen Habermas dan teori hubungan sipil–militer dari Samuel P. Huntington. Teori Habermas digunakan untuk menganalisis dinamika ruang publik dan peran masyarakat sipil dalam mempertahankan diskursus demokratis, sedangkan teori Huntington digunakan untuk mengkaji pergeseran kontrol sipil atas militer dalam konteks revisi UU TNI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon masyarakat sipil terbagi ke dalam dua spektrum utama, yaitu respon pro dan kontra, dengan dominasi sikap penolakan yang didasarkan pada kekhawatiran terhadap perluasan peran militer di ranah sipil, minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi, serta potensi kemunduran demokrasi. Faktor-faktor yang mendorong munculnya respon tersebut meliputi memori kolektif atas pengalaman Orde Baru, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, kurangnya transparansi proses legislasi, serta dinamika ruang publik digital yang memperkuat mobilisasi opini dan aksi
kolektif.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	J Political Science > J General legislative and executive papers J Political Science > JC Political theory J Political Science > JQ Political institutions Asia K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Sosiologi
Depositing User:	Irna Irna Yunita
Date Deposited:	08 Jul 2026 03:55
Last Modified:	08 Jul 2026 07:57
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/16914

Actions (login required)

View Item