DINAMIKA DAERAH KHUSUS JAKARTA PASCA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA: PERUBAHAN STATUS, KEWENANGAN, DAN RELASI PEMERINTAHAN

ASSYAHIDAH, MUKHBITAH ZAHROH (2026) DINAMIKA DAERAH KHUSUS JAKARTA PASCA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA: PERUBAHAN STATUS, KEWENANGAN, DAN RELASI PEMERINTAHAN. Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (335kB)
	Text BAB II.pdf Download (341kB)
	Text BAB III.pdf Download (278kB)
	Text BAB IV.pdf Download (352kB)
	Text BAB V.pdf Download (511kB)
	Text BAB VI.pdf Download (218kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (950kB)

Abstract

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara
(IKN) di Kalimantan Timur merupakan kebijakan strategis nasional yang
membawa implikasi signifikan terhadap status hukum, kewenangan, serta
relasi pemerintahan Jakarta. Perubahan tersebut ditegaskan melalui UndangUndang
Nomor
2
Tahun
2024
tentang
Provinsi
Daerah
Khusus
Jakarta
yang

kemudian

diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024.
Dengan dicabutnya status Daerah Khusus Ibukota (DKI) dan berubah
menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Jakarta tidak lagi berperan sebagai
pusat pemerintahan nasional, melainkan diarahkan sebagai pusat ekonomi,
bisnis, dan kota global.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi status hukum
dan politik Jakarta pasca pemindahan ibu kota negara serta mengkaji pola
relasi politik antara Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dan Pemerintah Pusat
dalam struktur politik nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan
informan yang terdiri dari anggota DPRD DKI Jakarta, staf ahli DPR RI,
akademisi, dan pengamat politik. Analisis dilakukan dengan menggunakan
teori otonomi daerah, desentralisasi asimetris. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa transformasi tidak hanya berupa perubahan
nomenklatur administratif, melainkan mencerminkan redefinisi otonomi
daerah dalam kerangka desentralisasi asimetris. Jakarta sendiri tetap
memiliki kekhususan kewenangan, terutama dalam bidang tata ruang,
ekonomi transportasi, dan kerja sama internasional terbatas. Namun
demikian, perubahan status ini juga menimbulkan potensi persoalan legalitas
produk hukum, legitimasi kelembagaan, serta penyesuaian kewenangan
legislatif DPRD dalam masa transisi. Dengan pola relasi antara Pemerintah
Daerah Khusus Jakarta dan Pemerintah Pusat cenderung bergerak menuju
model koordinatif dan overlapping.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	J Political Science > JF Political institutions (General) J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:	Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Politik
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	18 Jun 2026 08:17
Last Modified:	18 Jun 2026 08:17
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/16584

Actions (login required)

View Item