KONFLIK AGRARIA: STUDI KASUS SENGKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT DAN PT. PERTAMINA DI KAWASAN PANCORAN BUNTU II JAKARTA SELATAN

INAYAH, GHINA (2026) KONFLIK AGRARIA: STUDI KASUS SENGKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT DAN PT. PERTAMINA DI KAWASAN PANCORAN BUNTU II JAKARTA SELATAN. Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (682kB)
	Text BAB 1.pdf Download (312kB)
	Text BAB 2.pdf Download (579kB)
	Text BAB 3.pdf Download (615kB)
	Text BAB 4.pdf Download (534kB)
	Text BAB 5.pdf Download (954kB)
	Text BAB 6.pdf Download (269kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas konflik agraria yang terjadi antara masyarakat
Pancoran Buntu II dan PT. Pertamina di Jakarta Selatan. Konflik ini berawal dari
tumpang tindih klaim kepemilikan tanah yang kemudian berkembang menjadi
sengketa berkepanjangan dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, politik,
serta psikologis masyarakat. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan
legalitas formal atas tanah, tetapi juga menyangkut ketimpangan relasi kuasa dan
lemahnya peran institusi negara dalam memfasilitasi penyelesaian konflik.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab konflik, aktor yang
terlibat, dinamika yang terjadi, serta peran dan sikap pemerintah daerah dan
Kantor Pertanahan dalam proses penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan
teori dialektika konflik Ralf Dahrendorf untuk menjelaskan ketimpangan otoritas
antara kelompok dominan dan subordinat, teori fase konflik Rothchild dan Sriram
untuk menganalisis tahapan perkembangan konflik, serta teori resolusi konflik
Simon Fisher sebagai kerangka dalam melihat upaya penyelesaian yang ditempuh.
Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi
kasus. Data diperoleh melalui Studi kepustakaan, Observasi, wawancara
mendalam, dan dokumentasi.
Temuan penelitian memperlihatkan konflik agraria di Pancoran Buntu II
bermula dari perbedaan klaim atas kepemilikan tanah yang berkembang menjadi
eskalasi konflik, ditandai dengan penggusuran dan tindakan represif pada 2020–
2021. Peran pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan lebih banyak bersifat
administratif dengan menegaskan posisi netral, namun dalam pelaksanaannya
dinilai belum cukup tanggap dalam menjembatani kepentingan para pihak dan
cenderung dianggap lebih menguntungkan PT. Pertamina. Penyelesaian melalui
mekanisme litigasi pun belum mampu mewujudkan keadilan yang substantif,
sehingga diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, disertai peran
negara yang lebih aktif dalam menjamin perlindungan hak-hak masyarakat.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Politik
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	18 Jun 2026 07:51
Last Modified:	18 Jun 2026 07:51
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/16580

Actions (login required)

View Item