PARADOKS REFORMA AGRARIA: Pelaksanaan Redistribusi Tanah Era Presiden Joko Widodo Periode 2019-2024

SIPANGKAR, DARNEL (2026) PARADOKS REFORMA AGRARIA: Pelaksanaan Redistribusi Tanah Era Presiden Joko Widodo Periode 2019-2024. Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER .pdf Download (983kB)
	Text BAB I.pdf Download (353kB)
	Text BAB II.pdf Download (398kB)
	Text BAB III.pdf Download (301kB)
	Text BAB IV.pdf Download (258kB)
	Text BAB V.pdf Download (596kB)
	Text BAB VI.pdf Download (211kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Reforma agraria secara konseptual merupakan instrument struktural untuk
mengoreksi konsentrasi, dan kesenjangan penguasaan tanah dan mewujudkan keadilan
sosial. Dalam kerangka kebijakan agraria nasional redistribusi tanah ditempatkan
sebagai roh ataupun inti daripada reforma agraria sebagaimana yang diamanatkan oleh
Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Akan tetapi dalam praktik kebijakan,
pengimplementasian redistribusi tanah sering kali berada pada posisi yang dilematis
secara orientatif. Redistribusi tanah diarahkan pada keadilan agraria dan orientasi
pembangunan yang berakar pada pertumbuhan ekonomi dan investasi. Penelitian ini
menganalisa pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah dalam program reforma agraria
pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo 2019-2024 juga menelaah faktor sosial,
ekonomi dan politik yang turut mempengaruhi pelaksanaannya.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif-deskriptif sebagai kerangka
metodologis untuk mengkaji fenomena secara mendalam dan kontekstual. Proses
pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis, wawancara
mendalam dengan informan kunci, serta telaah kritis terhadap berbagai dokumen,
termasuk regulasi perundang-undangan, laporan resmi pemerintah, dan publikasi
lembaga swadaya masyarakat yang memiliki relevansi substantif dengan fokus
penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa redistribusi tanah pada era pemerintahan
Presiden Joko Widodo periode 2019-2024 secara formal telah dilembagakan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Namun dalam hal
implementasi kebijakan agraria didominasi oleh pembagian sertifikat, legalisasi aset
dibanding mereformasi struktur kepemilikan tanah melalui redistribusi.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Politik
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	18 Jun 2026 07:41
Last Modified:	18 Jun 2026 07:41
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/16578

Actions (login required)

View Item