Tinjauan Yuridis Perjanjian Penyelesaian Sengketa Pada Pengadaan Barang dan Jasa Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2024 (Studi Kontrak Antara Kemenkes dan PT. Sucofindo)

Arifin, Mohammad Syamsul (2026) Tinjauan Yuridis Perjanjian Penyelesaian Sengketa Pada Pengadaan Barang dan Jasa Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2024 (Studi Kontrak Antara Kemenkes dan PT. Sucofindo). Masters thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (471kB)
	Text BAB II.pdf Download (512kB)
	Text BAB III.pdf Download (394kB)
	Text BAB IV.pdf Download (440kB)
	Text BAB V.pdf Download (336kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (10MB)

Abstract

Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen hukum publik yang disusun untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan keuangan negara. Dalam pelaksanaannya, kontrak sering mengalami perubahan akibat dinamika teknis dan operasional yang dituangkan dalam addendum kontrak. Pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 mengalami berbagai kendala teknis dan operasional sehingga membutuhkan penyesuaian kontrak melalui beberapa addendum, termasuk penambahan honorarium Penanggung Jawab Teknis (PJT) Kabupaten/Kota. Permasalahan timbul ketika Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kelebihan pembayaran dan merekomendasikan pengembalian ke kas negara, sehingga memunculkan perbedaan penafsiran hukum mengenai keabsahan addendum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung data empiris sebagai pelengkap analisis. Teori yang digunakan meliputi teori hukum perjanjian, teori kepastian hukum, dan teori penyelesaian sengketa dalam pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa addendum kontrak secara hukum dapat digunakan sebagai instrumen perubahan perjanjian dan alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi, namun dalam konteks pengadaan pemerintah keberlakuannya dibatasi oleh prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara. Addendum yang tidak memenuhi dasar hukum dan administratif yang memadai tidak dapat dijadikan dasar pembayaran yang sah. Selain itu, pengembalian keuangan negara merupakan kewajiban hukum yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara dengan mekanisme penyelesaian sengketa administratif untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	kontrak addendum; pengadaan barang dan jasa pemerintah; penyelesaian sengketa, kepastian hukum.
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Vira Desintha Larasati
Date Deposited:	10 Jun 2026 03:24
Last Modified:	10 Jun 2026 03:24
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/16493

Actions (login required)

View Item