POLITIK RELASI SIPIL – MILITER DALAM REVISI UU NO.3 TAHUN 2025 TENTANG TNI PADA PENAMBAHAN JABATAN PEMERINTAHAN SIPIL BAGI MILITER AKTIF

ALKAFF, MUHAMMAD (2026) POLITIK RELASI SIPIL – MILITER DALAM REVISI UU NO.3 TAHUN 2025 TENTANG TNI PADA PENAMBAHAN JABATAN PEMERINTAHAN SIPIL BAGI MILITER AKTIF. Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (936kB)
	Text BAB I.pdf Download (332kB)
	Text BAB II.pdf Download (634kB)
	Text BAB III.pdf Download (312kB)
	Text BAB IV.pdf Download (748kB)
	Text BAB V.pdf Download (309kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (568kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika hubungan sipil–militer di Indonesia
pasca reformasi, khususnya setelah disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Revisi undang-undang tersebut memperluas kewenangan militer, termasuk memberikan peluang bagi prajurit militer aktif untuk menduduki sejumlah jabatan dalam lembaga pemerintahan sipil. Kebijakan ini memunculkan berbagai perdebatan di ruang publik maupun dalam kajian akademik mengenai implikasinya terhadap prinsip supremasi sipil yang selama ini menjadi salah satu fondasi penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik yang melatarbelakangi revisi UU TNI 2025 serta menilai implikasinya terhadap pola relasi sipil–militer di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik yang relevan. Kerangka analisis penelitian ini menggunakan teori hubungan sipil–militer, khususnya konsep objective civilian control dan subjective civilian control yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington, serta pemikiran Morris Janowitz dan Peter D. Feaver mengenai profesionalisme militer dan mekanisme pengawasan sipil terhadap institusi militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU TNI 2025 diposisikan oleh pemerintah sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis dan berkembangnya ancaman keamanan yang bersifat multidimensional. Namun demikian, perluasan peluang bagi militer aktif untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan sipil berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara institusi militer dan otoritas sipil. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola relasi sipil–militer di Indonesia saat ini tidak sepenuhnya berada dalam kerangka objective civilian control, tetapi juga tidak sepenuhnya kembali pada dominasi militer sebagaimana pada masa sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pola hubungan sipil–militer di Indonesia pasca revisi UU TNI 2025 menunjukkan kecenderungan menuju model hybrid civil–military control, yaitu suatu bentuk relasi yang menggabungkan unsur kontrol sipil demokratis dengan keterlibatan terbatas militer dalam struktur pemerintahan sipil. Model ini mencerminkan adanya proses adaptasi institusional dalam menghadapi tantangan keamanan modern, namun pada saat yang sama juga menuntut penguatan mekanisme pengawasan sipil, akuntabilitas demokratis, serta batasan kelembagaan yang jelas agar tidak mengarah pada kemunduran reformasi sektor keamanan di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JQ Political institutions Asia
Divisions:	Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Komunikasi
Depositing User:	Irna Irna Yunita
Date Deposited:	08 Jun 2026 08:36
Last Modified:	08 Jun 2026 08:36
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/16464

Actions (login required)

View Item