Utami, Hikma Rizky (2026) IMPLEMENTASI PENERTIBAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN SEKITAR PASAR TANAH ABANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA. Diploma thesis, Universitas Nasional.
|
Text
COVER.pdf Download (901kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (376kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (396kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (279kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (566kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (163kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penertiban
dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan sekitar Pasar Tanah Abang,
Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2018.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan
kebijakan dengan kondisi empiris di lapangan, yang ditandai dengan masih
maraknya PKL yang memanfaatkan trotoar dan fasilitas publik meskipun
kebijakan penataan dan relokasi telah dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model
implementasi kebijakan George Edward III yang mencakup aspek komunikasi,
sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan secara formal telah dilaksanakan
oleh aparat terkait, namun secara substantif belum mencapai efektivitas yang
diharapkan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, belum optimalnya
fasilitas relokasi, lemahnya konsistensi pengawasan, serta adanya resistensi PKL
yang dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dan preferensi lokasi usaha. Selain
itu, kompleksitas interaksi antara kepentingan pemerintah, pelaku usaha informal,
dan pengguna ruang publik turut memperkuat dinamika implementasi kebijakan
di kawasan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penertiban
dan penataan PKL tidak hanya ditentukan oleh penegakan regulasi, tetapi sangat
bergantung pada integrasi antara pendekatan represif dan persuasif, penguatan
koordinasi lintas instansi, serta penyediaan alternatif ekonomi yang layak bagi
PKL. Tanpa upaya tersebut, kebijakan cenderung menghasilkan kepatuhan yang
bersifat sementara dan tidak berkelanjutan.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HF Commerce J Political Science > JF Political institutions (General) J Political Science > JS Local government Municipal government |
| Divisions: | Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Administrasi Publik |
| Depositing User: | Irna Irna Yunita |
| Date Deposited: | 20 May 2026 07:58 |
| Last Modified: | 21 May 2026 04:31 |
| URI: | https://repository.unas.ac.id/id/eprint/16085 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
