KEDUDUKAN HUKUM PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN (PJLP) DALAM HUBUNGAN KERJA DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Septian, Muhammad Arri (2026) KEDUDUKAN HUKUM PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN (PJLP) DALAM HUBUNGAN KERJA DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA. Masters thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (549kB)
	Text BAB II.pdf Download (467kB)
	Text BAB III.pdf Download (546kB)
	Text BAB IV.pdf Download (544kB)
	Text BAB V.pdf Download (423kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (8MB)

Abstract

Sektor ketenagakerjaan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai upaya
pembangunan SDM dalam pengamalan pancasila, dan penerapan UUD NRI
Tahun 1945. Ketenagakerjaan berdedikasi untuk meningkatkan harkat,
martabat dan kemampuan manusia, serta rasa percaya diri dalam
mewujudkan masyarakat sejahtera, makmur, damai dan adil baik spiritual
maupun material. PJLP ialah penyedia jasa pengadaan. Kepgub No. 1095
Tahun 2022 mendefinisikan PJLP sebagai orang perorangan yang dipilih
melalui proses pengadaan dan terikat kontrak jasa untuk mendukung tugas
Perangkat Daerah. PJLP diposisikan sebagai vendor perorangan atau
penyedia jasa, bukan sebagai pekerja. PJLP mengalami ketidakpastian
status hukum dan hak yang dapat menimbulkan risiko sengketa. PJLP
sebagai penyedia jasa pengadaan, tetapi mereka ini sebagai pekerja.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis kedudukan
hukum PJLP dalam hubungan kerja dan pola hubungan kerja yang terjadi
antara PJLP dengan Pemprov DKI Jakarta yang telah atau belum
memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang adil. Penelitian ini
bersifat yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui
penelitian kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Dari hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa, secara formal dan administratif, PJLP
DKI Jakarta berkedudukan sebagai penyedia jasa perorangan dalam rezim
pengadaan barang/jasa pemerintah, yang diikat melalui kontrak
pengadaan atau SPK dengan PPK. Kedudukan hukum PJLP berada dalam
ketidakpastian antara (pengadaan) penyedia jasa dan pekerja, karena
secara yuridis dikonstruksikan sebagai penyedia jasa, tetapi secara faktual
menjalankan fungsi sebagai tenaga kerja pemerintah. Akibatnya, status
hukum PJLP menjadi ambigu dalam hal sebagai pekerja atau sebagai
penyedia jasa. PJLP menjalankan fungsi publik yang vital, namun
memperoleh tingkat perlindungan dan kepastian yang jauh lebih rendah
dibanding beban dan risiko kerja yang ditanggungnya.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HF Commerce J Political Science > JF Political institutions (General) J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General)
Divisions:	Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Irna Irna Yunita
Date Deposited:	20 May 2026 06:39
Last Modified:	20 May 2026 06:39
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/16058

Actions (login required)

View Item