PARTISIPASI POLITIK NARAPIDANA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU 2024: STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 CIPINANG

Oktavia, Sagita Avriani (2026) PARTISIPASI POLITIK NARAPIDANA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU 2024: STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 CIPINANG. Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (672kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (198kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (363kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (252kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (230kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (326kB)
[thumbnail of BAB VI.pdf] Text
BAB VI.pdf

Download (168kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (919kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi politik narapidana dalam Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Fokus
penelitian meliputi pola partisipasi politik narapidana, faktor-faktor yang memengaruhi tingkat
partisipasi, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak pilih di lingkungan lembaga
pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang
melibatkan narapidana, petugas lapas, serta pihak penyelenggara pemilu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal narapidana telah difasilitasi untuk
menggunakan hak pilih melalui penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus dan
pendataan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Partisipasi politik narapidana tercermin dalam
keikutsertaan dalam proses pendaftaran pemilih dan pemungutan suara. Namun, tingkat partisipasi
masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi
tingkat pendidikan, kesadaran politik, serta motivasi pribadi narapidana. Sementara itu, faktor
eksternal mencakup akses terhadap informasi politik, peran petugas lapas, koordinasi dengan
Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta keterbatasan sarana dan prasarana.
Penelitian ini juga menemukan adanya hambatan dalam pelaksanaan hak pilih narapidana, seperti
keterbatasan akses informasi mengenai pasangan calon, stigma sosial, kendala administratif, serta
regulasi keamanan di dalam lapas. Meskipun demikian, pemenuhan hak politik narapidana
merupakan bagian dari prinsip demokrasi inklusif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi politik, optimalisasi koordinasi antarlembaga,
serta perbaikan mekanisme pendataan pemilih di lembaga pemasyarakatan guna menjamin
pelaksanaan hak pilih narapidana secara efektif.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
J Political Science > JA Political science (General)
J Political Science > JC Political theory
J Political Science > JF Political institutions (General)
J Political Science > JQ Political institutions Asia
K Law > K Law (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Politik
Depositing User: Vira Desintha Larasati
Date Deposited: 20 May 2026 03:45
Last Modified: 20 May 2026 03:45
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/16054

Actions (login required)

View Item View Item