KEPENTINGAN POLITIK DI BALIK LAHIRNYA RANCANGAN UNDANG-UNDANG TNI TAHUN 2025

Ilham, Muhammad (2026) KEPENTINGAN POLITIK DI BALIK LAHIRNYA RANCANGAN UNDANG-UNDANG TNI TAHUN 2025. Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (767kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (194kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (297kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (207kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (535kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (189kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganlisa kepentingan politik di balik lahirnya rancangan
undang-undang tni tahun 2025. Metode peneltian yang digunakan adalah kualitatif dengan
pendekatan studi kepustakaan (library research). Kerangka teori yang digunakan adalah teori
kepentingan politik, supremasi sipil serta teori hubungan sipil–militer untuk menafsirkan
dinamika kebijakan dan implikasi normatif RUU TNI Tahun 2025. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pihak pendukung RUU Tentara Nasional Indonesia memandang regulasi
ini sebagai upaya adaptasi negara terhadap dinamika ancaman keamanan non-tradisional dan
kebutuhan modernisasi pertahanan nasional. perluasan peran TNI dianggap dibutuhkan untuk
menjaga stabilitas nasional serta mendukung efektivitas penyelenggaraan negara. namun
demikian, pihak yang menentang RUU TNI menilai bahwa perluasan keterlibatan TNI dalam
ranah sipil berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan
sipil, serta membuka ruang kembalinya praktik dwifungsi militer dalam bentuk baru. Penelitian
ini menyimpulkan bahwa RUU Tentara Nasional Indonesia Tahun 2025 berada pada posisi
dilematis antara kebutuhan menjaga keamanan nasional dan komitmen terhadap prinsip
supremasi sipil. implikasi jangka panjang dari RUU TNI sangat bergantung pada konsistensi
implementasi, kekuatan pengawasan sipil, serta partisipasi publik dalam proses pengambilan
kebijakan. oleh karena itu, penguatan kontrol sipil, transparansi, dan akuntabilitas menjadi
prasyarat utama agar RUU Tentara Nasional Indonesia tidak menghambat konsolidasi
demokrasi serta tetap sejalan dengan agenda reformasi militer di Indonesia.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
J Political Science > JC Political theory
J Political Science > JF Political institutions (General)
J Political Science > JZ International relations
K Law > K Law (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Politik
Depositing User: Vira Desintha Larasati
Date Deposited: 20 May 2026 03:17
Last Modified: 20 May 2026 03:17
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/16050

Actions (login required)

View Item View Item