ANALISIS YURIDIS KELALAIAN PENJUAL DALAM PENYERAHAN BALIK NAMA SERTIFIKAT RUMAH TOKO BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 11/Pdt.G/2022/PN Tpg)

IRAWAN, PUTRI NENDI (2026) ANALISIS YURIDIS KELALAIAN PENJUAL DALAM PENYERAHAN BALIK NAMA SERTIFIKAT RUMAH TOKO BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 11/Pdt.G/2022/PN Tpg). Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (824kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (897kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (771kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (783kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (727kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (1MB)

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sering digunakan sebagai perjanjian
pendahuluan dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan sebelum dibuatnya Akta
Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam praktiknya,
sering terjadi kelalaian dari pihak penjual dalam memenuhi kewajibannya, khususnya
terkait penyerahan sertifikat hak atas tanah serta pelaksanaan proses balik nama kepada
pembeli setelah pembayaran dilakukan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi
pembeli karena hak atas tanah belum beralih secara sempurna. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis tanggung jawab hukum penjual yang lalai dalam penyerahan
sertifikat hak atas tanah berdasarkan PPJB serta menganalisis pertimbangan hakim
dalam memutus perkara wanprestasi pada Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tpg
yang kemudian diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor
171/PDT/2022/PT PBR dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4832 K/Pdt/2023.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian
menunjukkan bahwa kelalaian penjual dalam menyerahkan sertifikat dan melakukan
proses balik nama merupakan bentuk wanprestasi yang menimbulkan konsekuensi
hukum berupa kewajiban untuk melaksanakan prestasi, memberikan ganti kerugian,
serta memenuhi kewajiban hukum berdasarkan KUHPerdata dengan perimbangan
hakim yang didasarkan pada adanya perjanjian yang sah antara para pihak,
terpenuhinya unsur wanprestasi, serta perlunya memberikan perlindungan hukum dan
kepastian hukum bagi pembeli sebagai pihak yang dirugikan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Vira Desintha Larasati
Date Deposited: 13 May 2026 03:37
Last Modified: 13 May 2026 03:37
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15949

Actions (login required)

View Item View Item