ANALISIS YURIDIS TERHADAP CACAT PROSEDUR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BPSK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 50/PDT.SUS-BPSK/2024/PN.IDM)

SAPUTRI, DZIKRA AMALIA (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP CACAT PROSEDUR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BPSK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 50/PDT.SUS-BPSK/2024/PN.IDM). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (694kB)
	Text BAB II.pdf Download (760kB)
	Text BAB III.pdf Download (630kB)
	Text BAB IV.pdf Download (686kB)
	Text BAB V.pdf Download (404kB)
	Text Lampiran.pdf Download (4MB)

Abstract

Perkembangan transaksi e-commerce di Indonesia membuka peluang sengketa
antara konsumen dan pelaku usaha, namun penyelesaiannya melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kerap terhambat oleh cacat prosedur
yang menyebabkan putusannya dibatalkan pengadilan, sebagaimana terjadi dalam
Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Idm, yaitu BPSK Kabupaten
Indramayu menggunakan dasar hukum yang telah dicabut, tidak melaksanakan
prosedur berjenjang, dan mengabaikan hak para pihak untuk memilih mekanisme
penyelesaian serta arbiter, sehingga putusannya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri
Indramayu. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan 2 rumusan masalah
sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan prosedur penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dalam transaksi e-commerce berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2. Bagaimana akibat hukum dari cacat prosedur
penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK terhadap perlindungan hukum pelaku
usaha dalam Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Idm? Dalam melakukan
penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang
dilakukan peneliti berkesimpulan bahwa prosedur penyelesaian sengketa konsumen
oleh BPSK wajib dilaksanakan secara berjenjang melalui konsiliasi, mediasi, dan
arbitrase dengan menjunjung tinggi prinsip due process of law, namun BPSK
Kabupaten Indramayu melanggar ketiga tahapan tersebut sehingga putusannya batal
demi hukum; akibatnya PT. Tokopedia sebagai pelaku usaha kehilangan sejumlah
hak prosedural, yaitu hak memilih cara penyelesaian, memilih arbiter, mendapatkan
kesempatan perdamaian, dan hak untuk didengar, meskipun kepentingan konsumen
tetap terlindungi karena PT. Tokopedia telah mengembalikan seluruh kerugian
konsumen dan dinyatakan sebagai pelaku usaha yang beritikad baik.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Vira Desintha Larasati
Date Deposited:	13 May 2026 03:10
Last Modified:	13 May 2026 03:10
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15942

Actions (login required)

View Item