ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN ABOLISI ATAS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI IMPOR GULA THOMAS TRIKASIH LEMBONG (Putusan Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.)

Mustakim, Azizal (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN ABOLISI ATAS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI IMPOR GULA THOMAS TRIKASIH LEMBONG (Putusan Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.). Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of COVER_redacted.pdf] Text
COVER_redacted.pdf

Download (827kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (571kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (639kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (472kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (614kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (421kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (18MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan prosedur
pemberian abolisi oleh Presiden terhadap terpidana tindak pidana korupsi, serta
implikasi yuridis pemberian abolisi dalam perkara Thomas Trikasih Lembong
berdasarkan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Penelitian
menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara konstitusional Presiden berwenang memberikan abolisi
berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dengan mempertimbangkan DPR.
Namun, penerapan abolisi terhadap terpidana korupsi menimbulkan persoalan
yuridis karena berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum, asas
persamaan di hadapan hukum (equality before the law), independensi kekuasaan
kehakiman, serta tujuan pemidanaan sebagai efek jera. Mengingat korupsi
merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), kebijakan abolisi berisiko
melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan menurunkan kepercayaan publik
terhadap sistem peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun abolisi
merupakan hak prerogatif Presiden yang sah secara konstitusional, penggunaannya
harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan akuntabel agar tetap sejalan
dengan supremasi hukum dan keadilan substantif.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Vira Desintha Larasati
Date Deposited: 13 May 2026 03:03
Last Modified: 13 May 2026 03:03
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15940

Actions (login required)

View Item View Item