Kegagalan Implementasi Resolusi DK PBB 1325 dalam Pemberdayaan Perempuan di Afganistan pada Masa Rezim Taliban (2021-2024)

Putri, Yafa Maisya (2026) Kegagalan Implementasi Resolusi DK PBB 1325 dalam Pemberdayaan Perempuan di Afganistan pada Masa Rezim Taliban (2021-2024). Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (404kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (442kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (421kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (662kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (604kB)
[thumbnail of BAB VI.pdf] Text
BAB VI.pdf

Download (355kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama mengenai mengapa Resolusi Dewan
Keamanan PBB 1325 gagal diimplementasikan secara efektif dalam pemberdayaan
perempuan di Afganistan pada masa rezim Taliban (2021-2024). Untuk menjawab
persoalan tersebut, penelitian ini menganalisis secara mendalam faktor-faktor
penyebab kegagalan dengan membedah dinamika pertentangan antara norma global
dan resistensi lokal. Analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif
berbasis data sekunder, serta mengaplikasikan kerangka teori Feminisme
Poskolonial dan teori Hak Asasi Manusia Internasional dari Jack Donnelly. Sebagai
jawaban atas rumusan masalah, temuan utama penelitian menunjukkan bahwa
kegagalan implementasi resolusi tersebut bersifat struktural, yang ditandai dengan
runtuhnya pilar agenda Women, Peace, and Security. Akar kegagalan ini terbukti
berasal dari tindakan rezim Taliban yang melakukan penyangkalan normatif
melalui praktik "Relativisme Budaya Radikal" serta pembubaran infrastruktur
perlindungan negara, seperti Kementerian Urusan Perempuan (MOWA) karena
dinilai sebagai imperialisme Barat. Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan
bahwa situasi di Afganistan saat ini bukan hanya sebuah manifestasi dari sistem
Gender Apartheid yang melembaga, di mana negara secara sadar mengingkari
kewajiban fundamentalnya untuk menghormati (to respect), melindungi (to
protect), dan memenuhi (to fulfill) hak asasi perempuan, namun juga mencerminkan
kegagalan sistem norma global yang terlalu universal.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Hubungan Internasional
Depositing User: Irna Irna Yunita
Date Deposited: 13 May 2026 02:19
Last Modified: 13 May 2026 02:19
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15936

Actions (login required)

View Item View Item