IMPLEMENTASI PROGRAM REFORMA AGRARIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI PROVINSI JAMBI

Rudiansyah, Rudiansyah (2026) IMPLEMENTASI PROGRAM REFORMA AGRARIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI PROVINSI JAMBI. Masters thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (646kB)
	Text BAB I.pdf Download (727kB)
	Text BAB II.pdf Download (552kB)
	Text BAB III.pdf Download (474kB)
	Text BAB IV.pdf Download (841kB)
	Text BAB V.pdf Download (390kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (884kB)

Abstract

Konflik agraria merupakan persoalan struktural yang masih berlangsung di Provinsi Jambi dan ditandai oleh tumpang tindih klaim penguasaan tanah antara masyarakat, negara, dan korporasi. Pemerintah merespons persoalan tersebut melalui kebijakan reforma agraria sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, yang bertujuan menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui penataan aset dan penataan akses guna mengurangi ketimpangan agraria, memberikan kepastian hukum atas tanah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tingkat daerah, implementasi kebijakan ini dilaksanakan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang berperan dalam percepatan pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Reforma Agraria dalam penyelesaian konflik agraria di Provinsi Jambi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Analisis implementasi kebijakan menggunakan teori George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap aparat pemerintah, masyarakat terdampak konflik agraria, serta organisasi masyarakat sipil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Reforma Agraria di Provinsi Jambi belum berjalan secara optimal. Komunikasi kebijakan masih bersifat top-down dan belum sepenuhnya partisipatif. Keterbatasan sumber daya, khususnya informasi, kapasitas aparatur, dan dukungan anggaran, turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Selain itu, disposisi pelaksana yang cenderung administratif serta struktur birokrasi yang hierarkis menyebabkan koordinasi antarinstansi belum berjalan efektif. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya penyelesaian konflik agraria serta belum maksimalnya manfaat reforma agraria bagi masyarakat di Provinsi Jambi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Implementasi Kebijakan; Reforma Agraria; Konflik Agraria; Gugus Tugas Reforma Agraria; Provinsi Jambi.
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
Divisions:	Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S2 Administrasi Publik
Depositing User:	Fitria Nur Indah Hasanah
Date Deposited:	11 May 2026 08:16
Last Modified:	11 May 2026 08:16
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15890

Actions (login required)

View Item