ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA OLEH PENGADILAN MILITER KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA KONEKSITAS

Handika, Dimas (2026) ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA OLEH PENGADILAN MILITER KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA KONEKSITAS. Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (405kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (340kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (409kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (315kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (126kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (3MB)

Abstract

Permasalahan utama dalam penelitian ini terkait dengan adanya
tumpang tindih peraturan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan
secara koneksitas dan lembaga peradilan yang mengadilinya, utamanya
pada perkara Putusan Nomor 44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022.
Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur Peradilan
TIPIKOR yang pelakunya dilakukan secara koneksitas dan mengetahui
ketepatan Pengadilan Militer menjatuhkan pidana terhadap perkara korupsi
yang dilakukan secara koneksitas dalam perkara Putusan Nomor 44K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022.

Metode
penelitian
di
dalam
skripsi
ini
menggunakan
jenis
penelitian

hukum

normatif-yuridis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah
pendekatan perundang-undangan dan kasus. Bahan hukum primer pada
skripsi ini berupa peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan
Pengadilan Militer dalam mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan
secara koneksitas. Sementara bahan hukum sekunder pada penelitian ini
berupa buku-buku dan penelitian hukum, dan bahan hukum tersier merujuk
pada kamus hukum dan lain-lain. Data diperoleh dengan teknik studi
Pustaka dan dianalisis dengan teknik deskriptif-komparatif.
Hasil pada skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat tumpang tindih
peraturan mengenai lembaga apa yang dapat mengadili tindak pidana
korupsi yang dilakukan secara koneksitas. Akibat adanya tumpang tindih
tersebut, maka menghasilkan suatu ketidakpastian hukum yang merupakan
salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Delvy Aplirizani -
Date Deposited: 08 May 2026 08:30
Last Modified: 08 May 2026 08:30
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15860

Actions (login required)

View Item View Item