IMPLIKASI YURIDIS FAST TRACK LEGISLATION DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

FEBRIANI, FATHYA INTANA (2026) IMPLIKASI YURIDIS FAST TRACK LEGISLATION DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG. Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (263kB)
	Text BAB II.pdf Download (390kB)
	Text BAB III.pdf Download (306kB)
	Text BAB IV.pdf Download (262kB)
	Text BAB V.pdf Download (121kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

Abstract

Perkembangan dalam cara pemerintah membuat
undang-undang menunjukkan bahwa semakin banyak negara, termasuk Indonesia,
menggunakan metode cepat dalam menyusun hukum. Metode ini dipakai karena adanya
kebutuhan aturan yang sangat mendesak, namun di sisi lain dapat menyebabkan
masalah besar terhadap prinsip negara hukum. Di Indonesia, tidak ada aturan hukum
yang jelas mengatur fast track legislation, tetapi praktiknya terlihat dari cara pembuatan
undang-undang yang lebih cepat dan penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Berbeda dengan
Indonesia, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, dan
Korea Selatan sudah memiliki mekanisme fast track legislation yang memiliki aturan
dan batasan yang lebih jelas. Menggunakan mekanisme fast track legislation ini
menimbulkan tantangan terhadap prinsip negara hukum, terutama dalam hal
transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas lembaga legislatif. Di Indonesia,
contoh nyata dari percepatan dalam proses membuat undang-undang adalah pembuatan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta perubahan UndangUndang
Komisi
Pemberantasan
Korupsi,
yang
memicu
berbagai
diskusi
mengenai
cara

membuat
undang-undang
secara
demokratis
dan
sesuai
dengan
prosedur
hukum
yang

berlaku.
Penelitian
ini
bertujuan
menganalisis
posisi
serta
cara
penerapan
mekanisme

fast
track
legislation

dalam proses pengadaan undang-undang, serta meneliti dampak
hukum dari hal tersebut terhadap prinsip negara hukum di Indonesia. Penelitian ini
menggunakan pendekatan hukum normatif dengan cara konseptual, menganalisis
peraturan perundang-undangan, serta melakukan perbandingan. Teori yang digunakan
mencakup teori negara hukum (A.V. Dicey, Lon L. Fuller dan Joseph Raz), teori
legislasi demokratis, serta teori checks and balances. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberi manfaat dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, terutama dalam
memahami cara membuat undang-undang. Selain itu, penelitian ini juga ingin
memberikan saran yang bisa digunakan oleh para pembuat undang-undang agar proses
pembuatan undang-undang tetap cepat namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip
negara hukum.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	08 May 2026 08:26
Last Modified:	08 May 2026 08:26
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15859

Actions (login required)

View Item