ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI

RAHMA, ANAYA LUTFIA (2026) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI. Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (639kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (469kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (386kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (279kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (375kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (196kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan utama, yaitu bagaimana ketentuan
hukum pidana mengenai ujaran kebencian di Indonesia, bagaimana hubungan
pengaturannya dengan hak kebebasan berekspresi, serta bagaimana pertimbangan
hukum hakim dalam Putusan Nomor 275/PID/2023/PT PLG dalam perspektif
perlindungan hak asasi manusia. Fokus analisis diarahkan pada penerapan Pasal 28
ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik dalam perkara ujaran kebencian berbasis SARA melalui sistem
elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis
normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus,
dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan
perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang menjadi objek
kajian. Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum untuk menilai kesesuaian
penerapan norma dengan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, serta asas
ultimum remedium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan ujaran
kebencian bertujuan melindungi ketertiban umum dan keharmonisan sosial, namun
masih memiliki ruang tafsir yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
Pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan kebebasan berekspresi sepanjang
pembatasan dilakukan secara sah dan proporsional. Pertimbangan hakim dalam
putusan yang dikaji menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak yang
mengandung tanggung jawab sosial dalam menjaga kerukunan masyarakat.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Delvy Aplirizani -
Date Deposited: 08 May 2026 08:22
Last Modified: 08 May 2026 08:22
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15858

Actions (login required)

View Item View Item