DAMPAK HUKUM MENGIKUTSERTAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KAMPANYE PEMILU 2024 (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2024/Pn.Pwr)

Atmaja, Reza Agustina (2026) DAMPAK HUKUM MENGIKUTSERTAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KAMPANYE PEMILU 2024 (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2024/Pn.Pwr). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (499kB)
	Text BAB II.pdf Download (383kB)
	Text BAB III.pdf Download (245kB)
	Text BAB IV.pdf Download (391kB)
	Text BAB V.pdf Download (182kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB)

Abstract

Salah satu tahapan krusial dalam Pemilu adalah
kampanye, yang berfungsi sebagai sarana komunikasi politik antara peserta
pemilu dan pemilih. Namun, dalam praktik Pemilu 2024 ditemukan pelanggaran
berupa pelibatan anak di bawah umur dalam kegiatan kampanye, yang secara
tegas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum serta bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama demokrasi yang harus
diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil. Salah satu tahapan krusial dalam Pemilu adalah kampanye, yang berfungsi
sebagai sarana komunikasi politik antara peserta pemilu dan pemilih. Namun,
dalam praktik Pemilu 2024 ditemukan pelanggaran berupa pelibatan anak di
bawah umur dalam kegiatan kampanye, yang secara tegas dilarang oleh UndangUndang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta bertentangan
dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam kampanye merupakan bentuk
eksploitasi politik yang melanggar hak anak dan asas kepentingan terbaik bagi
anak. Putusan PN Purworejo menegaskan pertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku yang melibatkan anak, serta menjadi preseden penting dalam penegakan
hukum pemilu. Dampak hukum yang timbul tidak hanya berupa sanksi pidana,
tetapi juga implikasi sosial dan psikologis terhadap anak. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan regulasi, pengawasan yang lebih efektif, serta peningkatan
kesadaran hukum bagi peserta pemilu agar perlindungan anak benar-benar
terjamin dalam setiap tahapan demokrasi.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Irna Irna Yunita
Date Deposited:	08 May 2026 03:53
Last Modified:	08 May 2026 03:53
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15812

Actions (login required)

View Item