TINJAUAN YURIDIS KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 47/PDT.G/2021/PNBKS JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 58/PDT/2022/PTBDG)

ZAHRA, NADZWA AULYA (2026) TINJAUAN YURIDIS KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 47/PDT.G/2021/PNBKS JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 58/PDT/2022/PTBDG). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (422kB)
	Text BAB II.pdf Download (498kB)
	Text BAB III.pdf Download (385kB)
	Text BAB IV.pdf Download (426kB)
	Text BAB V.pdf Download (255kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (8MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap
perbedaan putusan hakim antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
dalam perkara pembatalan klausul denda pada akta perdamaian yang lahir
dari perjanjian jual beli. Akta perdamaian sebagai produk kesepakatan para
pihak dalam penyelesaian sengketa perdata memiliki kekuatan hukum yang
mengikat layaknya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
sehingga segala klausul yang termuat di dalamnya, termasuk klausul denda,
seharusnya tidak dapat digugurkan secara sepihak. Penelitian ini berfokus
pada persoalan kepastian hukum yang timbul akibat perbedaan pertimbangan
hukum antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memutus
perkara gugatan pembatalan klausul denda pada akta perdamaian. Penelitian
ini mengkaji secara mendalam duduk perkara tersebut melalui analisis
terhadap pertimbangan hukum kedua tingkat pengadilan, dengan
menghubungkannya pada asas-asas hukum perjanjian, yakni asas itikad baik,
asas kebebasan berkontrak, dan asas pacta sunt servanda, serta
memperhatikan fakta bahwa sebelum lahirnya akta perdamaian, para pihak
telah melalui proses mediasi dan negosiasi yang membuktikan adanya
kehendak bebas dalam pembentukan kesepakatan tersebut. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri yang
mengabulkan gugatan dengan mendasarkan pertimbangannya semata pada
asas itikad baik mengandung kekeliruan yuridis, sebab itikad baik tidak dapat
menjadi alat pembatalan terhadap klausul yang telah lahir dari proses
kesepakatan yang sah dan sukarela. Sebaliknya, putusan Pengadilan Tinggi
yang menerapkan asas pacta sunt servanda dan asas kebebasan berkontrak dinilai lebih tepat secara hukum karena memberikan kepastian hukum,
menjaga keabsahan dan kekuatan mengikat akta perdamaian, serta mencegah
pihak yang beritikad buruk untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan wanprestasinya sendiri melalui jalur gugatan perdata

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Irna Irna Yunita
Date Deposited:	08 May 2026 03:26
Last Modified:	08 May 2026 03:26
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15806

Actions (login required)

View Item