ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (Studi Kasus Pemilihan Umum 2019 & 2024)

Nurita, Kania Sari (2026) ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (Studi Kasus Pemilihan Umum 2019 & 2024). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (858kB)
	Text BAB I.pdf Download (781kB)
	Text BAB II.pdf Download (803kB)
	Text BAB III.pdf Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Download (765kB)
	Text BAB V.pdf Download (615kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hambatan serta mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum 2019 dan 2024. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilihan Umum merupakan instrumen krusial dalam menjaga integritas, keadilan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Sentra Penegakan Hukum Terpadi (Gakkumdu) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai forum koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menangani dugaan tindak pidana Pemilihan Umum. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas proses penanganan perkara.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Kajian dilakukan terhadap ketentuan hukum yang mengatur penegakan tindak pidana Pemilihan Umum serta diperkuat dengan data primer berupa wawancara bersama pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif guna memaparkan secara sistematis mekanisme penegakan hukum dan berbagai kendala yang muncul dalam implementasinya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam penegakan tindak pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) meliputi perbedaan penafsiran antar unsur lembaga, mekanisme pengambilan keputusan yang harus dilakukan secara kolektif, keterbatasan waktu dalam penanganan perkara, serta koordinasi yang belum berjalan secara optimal. Selain itu, adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion)alam pembahasan yang tidak memiliki kekuatan mengikat turut memengaruhi kepastian hukum.

Adapun mekanisme penegakan hukum diawali dari laporan atau temuan, dilanjutkan dengan pembahasan awal di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), proses penyelidikan dan penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi sistem kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) guna meningkatkan efektivitas, profesionalisme, serta kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana Pemilihan Umum demi terwujudnya Pemilihan Umum yang jujur, adil, dan berintegritas.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Irna Irna Yunita
Date Deposited:	08 May 2026 02:53
Last Modified:	25 Jun 2026 07:54
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15801

Actions (login required)

View Item