ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (Studi Kasus Pemilihan Umum 2019 & 2024)

Nurita, Kania Sari (2026) ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (Studi Kasus Pemilihan Umum 2019 & 2024). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (858kB)
	Text BAB I.pdf Download (781kB)
	Text BAB II.pdf Download (803kB)
	Text BAB III.pdf Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Download (765kB)
	Text BAB V.pdf Download (615kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hambatan serta
mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilihan Umum
oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan
Umum 2019 dan 2024. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilihan
Umum merupakan instrumen krusial dalam menjaga integritas, keadilan,
dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.
Sentra Penegakan Hukum Terpadi (Gakkumdu) dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai
forum koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam
menangani dugaan tindak pidana Pemilihan Umum. Namun demikian,
dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi
efektivitas proses penanganan perkara. Penelitian ini menggunakan metode
yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Kajian dilakukan
terhadap ketentuan hukum yang mengatur penegakan tindak pidana
Pemilihan Umum serta diperkuat dengan data primer berupa wawancara
bersama pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Selain itu,
penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan
secara deskriptif guna memaparkan secara sistematis mekanisme penegakan
hukum dan berbagai kendala yang muncul dalam implementasinya. Temuan
penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam penegakan tindak pidana
Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
meliputi perbedaan penafsiran antar unsur lembaga, mekanisme
pengambilan keputusan yang harus dilakukan secara kolektif, keterbatasan
waktu dalam penanganan perkara, serta koordinasi yang belum berjalan
secara optimal. Selain itu, adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion)alam pembahasan yang tidak memiliki kekuatan mengikat turut
memengaruhi kepastian hukum. Adapun mekanisme penegakan hukum
diawali dari laporan atau temuan, dilanjutkan dengan pembahasan awal di
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), proses penyelidikan dan
penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian
ini
merekomendasikan evaluasi sistem kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Gakkumdu) guna meningkatkan efektivitas, profesionalisme, serta
kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana Pemilihan Umum demi
terwujudnya Pemilihan Umum yang jujur, adil, dan berintegritas.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Irna Irna Yunita
Date Deposited:	08 May 2026 02:53
Last Modified:	08 May 2026 02:53
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15801

Actions (login required)

View Item