ZAKAT PENGHASILAN SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI PEKERJA BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Mubarak, Ahmad Habibie (2026) ZAKAT PENGHASILAN SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI PEKERJA BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. Masters thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER .pdf Download (2MB)
	Text BAB I .pdf Download (504kB)
	Text BAB II .pdf Download (386kB)
	Text BAB III -.pdf Download (441kB)
	Text BAB IV.pdf Download (355kB)
	Text BAB V .pdf Download (173kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (8MB)

Abstract

Zakat secara normatif merupakan instrumen keadilan distributif
dalam Islam yang berfungsi menyucikan harta sekaligus mencegah
konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Dalam sistem hukum
nasional, zakat penghasilan telah diakomodasi sebagai pengurang
penghasilan kena pajak melalui UU No. 23 Tahun 2011 dan UU No. 36
Tahun 2008. Secara konseptual, kebijakan ini mencerminkan integrasi zakat
dan pajak agar tidak menimbulkan beban ganda bagi wajib pajak Muslim.
Namun, implementasinya di lapangan belum optimal akibat rendahnya
literasi fiskal, terbatasnya sosialisasi, lemahnya koordinasi kelembagaan,
serta belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas tersebut, khususnya di Kota
Samarinda.
Penelitian ini merumuskan dua pertanyaan pokok, yakni efektivitas
regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan mekanisme
pelaksanaannya bagi pekerja di Kota Samarinda. Analisis dilakukan dengan
teori sinkronisasi hukum, pendekatan kelembagaan, dan integrasi kebijakan
zakat-pajak untuk menilai harmonisasi regulasi, koordinasi antar-lembaga,
serta respons wajib pajak. Metode yang digunakan adalah penelitian
kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, dokumentasi regulasi,
dan observasi administratif guna menggambarkan keterkaitan norma
hukum dan praktik implementasi.
Hasil penelitian menunjukkan efektivitas regulasi belum optimal
karena belum terintegrasinya sistem informasi antara lembaga zakat dan
otoritas pajak sehingga pengakuan zakat masih manual. Meskipun lembaga
zakat telah menyediakan mekanisme pembayaran dan bukti setor yang
akuntabel, sebagian muzakki belum memanfaatkan fasilitas ini. Studi ini
terbatas pada konteks lokal dan berbasis wawancara, sehingga diperlukan
penelitian lanjutan dengan cakupan dan metode yang lebih luas.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Irna Irna Yunita
Date Deposited:	08 May 2026 03:20
Last Modified:	08 May 2026 03:20
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15799

Actions (login required)

View Item