Tonio, Audries Fortuna Abdillah (2026) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA : ANALISIS PRINSIP DEMOKRASI DALAM UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Diploma thesis, Universitas Nasional.
|
Text
COVER_.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (595kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (656kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (555kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (564kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (592kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (3MB) |
Abstract
Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengubah
peraturan jabatan kepala desa dari 6 tahun dan dapat dipilih kembali 3 kali
secara berturut-turut maupun tidak berturut, menjadi 8 tahun dan dapat
dipilih kembali secara berturu-turut maupun tidak berturut-turut.
Permasalah dalam penelitian ini adalah apakah kebijakan perpanjangan
jabatan kepala desa sesuai dengan prinsip demokrasi? Dan bagaimanakah
implikasi perpanjangan jabatan kepala desa terhadap kepemimpinan di
desa?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah bersifat
yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konsep. Hasil
dari penelitian adalah bahwa perubahan ini adalah inkonstitusional dan tidak
sesuai dengan prinsip demokrasi yang dituang dalam UUD NRI 1945 dan
perubahan ini membawa implikasi dampak buruk terhadap kepemimpinan
kepala desa di desa.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Irna Irna Yunita |
| Date Deposited: | 08 May 2026 02:38 |
| Last Modified: | 08 May 2026 02:38 |
| URI: | https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15794 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
