PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM SENGKETA PENGADAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) OLEH PEMERINTAH (Studi Putusan Perkara Nomor: 4431 K/Pdt/2024)

Ravanery, Nadila Putri (2026) PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM SENGKETA PENGADAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) OLEH PEMERINTAH (Studi Putusan Perkara Nomor: 4431 K/Pdt/2024). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text 1. COVERR.pdf Download (1MB)
	Text 2. BAB I.pdf Download (689kB)
	Text 3. BAB II.pdf Download (636kB)
	Text 4. BAB III.pdf Download (598kB)
	Text 5. BAB IV.pdf Download (611kB)
	Text 6. BAB V.pdf Download (503kB)
	Text 7. LAMPIRAN.pdf Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan asas pacta
sunt servanda dalam sengketa pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh
pemerintah, dengan studi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 4431 K/Pdt/2024. Sengketa bermula dari diterbitkannya Surat Pesanan
Nomor KK.02.01/1/460/2020 oleh Kementerian Kesehatan kepada PT Permana
Putra Mandiri dalam rangka pengadaan APD pada masa pandemi COVID-19.
Dalam pelaksanaannya, sebagian barang yang telah dikirim tidak diserap dan
tidak dibayar, sehingga penyedia mengajukan gugatan wanprestasi. Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung
secara konsisten menyatakan bahwa surat pesanan tersebut merupakan
perjanjian yang sah dan mengikat, serta pemerintah terbukti melakukan
wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum
primer meliputi KUHPerdata, peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah,
serta putusan pengadilan terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis
dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah,
ketika bertindak sebagai subjek hukum perdata, berkedudukan sejajar dengan
pihak swasta dan terikat untuk melaksanakan perjanjian sesuai asas pacta sunt
servanda dan itikad baik. Alasan administratif atau fiskal tidak dapat dijadikan
dasar untuk menghindari kewajiban kontraktual. Putusan ini menegaskan
pentingnya kepastian hukum, keadilan, dan prinsip good governance dalam
kontrak pengadaan pemerintah.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Fitria Nur Indah Hasanah
Date Deposited:	06 May 2026 03:04
Last Modified:	06 May 2026 03:04
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15672

Actions (login required)

View Item