KEDUDUKAN TANAH SOKO SEBAGAI OBJEK KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERTANAHAN NASIONAL DAN HUKUM ADAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 116/PDT.G.2023/PN BKN)

Herlambang, Muhammad Randika (2026) KEDUDUKAN TANAH SOKO SEBAGAI OBJEK KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERTANAHAN NASIONAL DAN HUKUM ADAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 116/PDT.G.2023/PN BKN). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (934kB)
	Text BAB I.pdf Download (857kB)
	Text BAB II.pdf Download (642kB)
	Text BAB III.pdf Download (457kB)
	Text BAB IV.pdf Download (686kB)
	Text BAB V.pdf Download (390kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tanah soko sebagai objek
kepemilikan dalam perspektif hukum pertanahan nasional dan hukum adat, serta
mengkaji penerapan hukum dalam Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bkn yang
diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang. Tanah soko merupakan tanah adat
yang diwariskan secara turun-temurun dalam sistem kekerabatan matrilineal
masyarakat Minangkabau dan Melayu Riau. Tanah ini tidak hanya memiliki nilai
ekonomi, tetapi juga nilai sosial, budaya, dan identitas kaum yang bersifat komunal
serta tidak dapat diperjualbelikan secara bebas. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundangundangan,
putusan
pengadilan,
literatur
hukum,
serta
dokumen
pendukung
lainnya.

Analisis
dilakukan
secara
kualitatif
untuk
menilai
relasi
antara
hukum
nasional
dan

hukum
adat
dalam
penyelesaian
sengketa
tanah
soko.
Hasil
penelitian
menunjukkan

bahwa

dalam hukum adat, tanah soko berkedudukan sebagai hak kolektif kaum
yang dikelola oleh mamak kepala waris demi kepentingan bersama. Sementara itu,
hukum pertanahan nasional melalui Undang-Undang Pokok Agraria tetap
mengakui hak ulayat sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional. Dalam putusan tersebut, hakim mengakui keabsahan Surat
Keterangan Keputusan Perdamaian Tahun 1979 sebagai dasar pembuktian hak.
Putusan ini mencerminkan praktik pluralisme hukum, namun sekaligus
menunjukkan perlunya harmonisasi yang lebih konkret guna menjamin kepastian
hukum dan keadilan substantif bagi masyarakat adat.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Fitria Nur Indah Hasanah
Date Deposited:	06 May 2026 03:01
Last Modified:	06 May 2026 03:01
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15671

Actions (login required)

View Item