ANALISIS YURIDIS SENGKETA KONSUMEN MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR AKIBAT KEHILANGAN BARANG BAGASI TERCATAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.1011K/PDT.SUS-BPSK/2023)

Pamungkas, Galuh Bayu (2026) ANALISIS YURIDIS SENGKETA KONSUMEN MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR AKIBAT KEHILANGAN BARANG BAGASI TERCATAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.1011K/PDT.SUS-BPSK/2023). Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of COVERR.pdf] Text
COVERR.pdf

Download (916kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (416kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (471kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (420kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (455kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (277kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (3MB)

Abstract

Peningkatan penggunaan moda transportasi udara sejalan dengan potensi
sengketa antara konsumen dan maskapai, khususnya terkait kehilangan
bagasi tercatat. Permasalahan muncul akibat adanya perbedaan penerapan
antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
sebagai lex specialis dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen sebagai lex generalis dalam Putusan No. 1011
K/Pdt.Sus-BPSK/2023 yang melibatkan Lion Air. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa seharusnya apabila adanya sengketa hilangnya
bagasi tercatat maka yang harusnya diterapkan adalah Undang-Undang
Penerbangan, selanjutnya mengenai keputusan hakim menerapkan Pasal
4 c UUPK juga merupakan hal yang kurang tepat karena maskapai justru
dalam kasus tersebut sudah mengimplementasikan kewajiban pelaku
usaha sesuai dengan Pasal 7 huruf a dan g UUPK atau sejalan dengan hal
tersebut maka pelaku usaha sudah beritikad baik dan tidak adanya bad
faith yang kemudian dapat mendukung konstruksi pelanggaran hak atas
infornasi yang benar tersebut. Hakim seharusnya menerapkan UndangUndang

Penerbangan sebagai lex specialis dalam menentukan batas
tanggung jawab maskapai, sementara ketentuan perlindungan konsumen
tetap relevan sepanjang tidak bertentangan. Kesimpulannya, penerapan
asas lex specialis memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian
sengketa kehilangan bagasi tercatat serta memperjelas batas tanggung
jawab pengangkut.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
K Law > K Law (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Fitria Nur Indah Hasanah
Date Deposited: 06 May 2026 02:53
Last Modified: 06 May 2026 02:53
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15669

Actions (login required)

View Item View Item