KEDUDUKAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL TERHADAP HAK WARIS (Studi Kasus Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2025/PN Pkl)

Ningtyas, Dyah Larasati Puspita (2026) KEDUDUKAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL TERHADAP HAK WARIS (Studi Kasus Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2025/PN Pkl). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVERR.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (673kB)
	Text BAB II.pdf Download (608kB)
	Text BAB III.pdf Download (567kB)
	Text BAB IV.pdf Download (673kB)
	Text BAB V.pdf Download (451kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB)

Abstract

Hukum warisan adalah hukum yang memastikan setiap ahli waris memiliki hak atas harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Hukum warisan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan tanpa diskriminasi. Namun, di Indonesia, hak-hak penyandang disabilitas intelektual seringkali diabaikan atau dibatasi. Dalam kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan dengan nomor perkara
23/Pdt.P/2025/PN Pkl terdapat masalah yang melibatkan seorang penyandang disabilitas intelektual yang, meskipun ada ketentuan hukum baru yang bertujuan untuk mendorong reformasi di bidang ini, tetap berada di bawah perwalian penuh. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis merumuskan dua pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut: 1) Bagaimana kedudukan penyandang disabilitas intelektual dalam menerima
hak waris di Indonesia? 2) Bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Pkl dengan semangat supported decision-making dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
93/PUU-XX/2022? Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi normatif, yang melibatkan rujukan pada sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi yang dilakukan oleh penulis menyimpulkan bahwa penyandang disabilitas intelektual masih dianggap sebagai ahli waris yang sah. Namun, dalam praktiknya, penetapan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Nomor Kasus 23/Pdt.P/2025/PN Pkl tidak sepenuhnya mencerminkan semangat keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- XX/2022, karena masih memperbolehkan pencabutan hak pilih secara menyeluruh, membatasi hak-hak sipil, alih-alih menawarkan sistem yang mendukung dan mendorong kemandirian hak-hak tersebut.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Fitria Nur Indah Hasanah
Date Deposited:	06 May 2026 02:44
Last Modified:	06 May 2026 02:44
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15666

Actions (login required)

View Item