ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK TERHADAP PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PT. PATCO ELECTRONIK TEKNOLOGI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 121/Pdt.Sus-Phi/2022/Pn Bdg DAN STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1858 K/Pdt.Sus-Phi/2022)

Meilita, Cut Fitriyani (2026) ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK TERHADAP PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PT. PATCO ELECTRONIK TEKNOLOGI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 121/Pdt.Sus-Phi/2022/Pn Bdg DAN STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1858 K/Pdt.Sus-Phi/2022). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (2MB)
	Text Bab I .pdf Download (536kB)
	Text BAB II.pdf Download (491kB)
	Text Bab III .pdf Download (403kB)
	Text Bab IV .pdf Download (637kB)
	Text Bab V.pdf Download (347kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (16MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis putusan
pengadilan mengenai perselisihan hubungan industrial mengubah status PKWT
menjadi PKWTT, Latar belakang penelitian didasari oleh sengketa PHK sepihak
terhadap pekerja PKWT di PT. Patco Elektronik Teknologi di mana putusan
Pengadilan Negeri yang mengubah status PKWT menjadi PKWTT dibatalkan
oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena kontrak dinilai telah sesuai
ketentuan dan berakhir demi hukum. Rumusan masalah difokuskan pada cara
menentukan hak normatif pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, dikaji pula perbedaan
pertimbangan hukum antara Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor
121/Pdt.Sus-Phi/2022/PN Bdg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1858
K/Pdt.Sus-Phi/2022 yang menimbulkan perbedaan putusan. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif yuridis yang mengkaji penerapan norma
hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, serta putusan pengadilan terkait. Analisis
dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan studi
dokumentasi untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis. Disarankan dalam
kasus serupa agar hakim lebih mendalami fakta pekerjaan, memeriksa aspek
formil PKWT, menyusun pertimbangan alternatif, menjaga konsistensi
amar-rekonvensi, dan menyeimbangkan kepastian hukum pengusaha dengan
perlindungan substantif pekerja.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	J Political Science > J General legislative and executive papers K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Fitria Nur Indah Hasanah
Date Deposited:	06 May 2026 02:41
Last Modified:	06 May 2026 02:41
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15665

Actions (login required)

View Item