KAJIAN YURIDIS KEPASTIAN HUKUM KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) SEBAGAI PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN BEKASI

Prasetio, Danu (2025) KAJIAN YURIDIS KEPASTIAN HUKUM KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) SEBAGAI PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN BEKASI. Masters thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (8MB)
	Text BAB I.pdf Download (2MB)
	Text BAB II.pdf Download (2MB)
	Text BAB III.pdf Download (2MB)
	Text BAB IV.pdf Download (2MB)
	Text BAB V.pdf Download (2MB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB)

Abstract

Ketidakpastian dalam pengurusan KKPR dapat menimbulkan risiko hukum kontraktual dan gangguan pada kelangsungan investasi, seperti pembatalan proyek atau tuntutan pihak ketiga akibat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang/lahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Tujuan dan Hubungan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dalam konteks Perizinan Berusaha?; 2). Bagaimana Pelaksanaan dan Optimalisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Kabupaten Bekasi dari Aspek Kepastian Hukum?. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris serta teori kepastian, teori kewenangan dan asasasas umum pemerintahan yang baik, didapatkan hasil bahwa dengan terbitnya KKPR, pelaku usaha memperoleh kejelasan hukum yang menjadi landasan dalam mengambil keputusan bisnis, baik dalam aspek permodalan, perjanjian kerja sama, maupun pengelolaan risiko investasi. Hubungan antara KKPR dan perizinan berusaha menjadi semakin penting sejak diberlakukannya sistem perizinan berusaha berbasis risiko dalam kerangka Undang-undang Cipta Kerja. KKPR merupakan salah satu dari tiga syarat dasar sebelum pelaku usaha dapat mengakses perizinan lainnya seperti persetujuan lingkungan dan izin bangunan gedung. Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Bekasi telah mendorong transparansi, keterbukaan informasi, serta kejelasan prosedur. Meskipun telah ada berbagai upaya perbaikan dari kendala administratif dan teknis, implementasi asas-asas AUPB belum sepenuhnya optimal. Secara keseluruhan, upaya optimalisasi KKPR di Kabupaten Bekasi mencerminkan sinergi antara reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi, dan keterlibatan publik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan berkualitas. Peningkatan kualitas layanan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha di Kabupaten Bekasi memerlukan penerapan Service Level Agreement (SLA) yang jelas. Selain itu diperlukan hotline pengaduan berbasis WhatsApp yang secara khusus menangani keluhan teknis terkait KKPR. Lebih lanjut, perlu meningkatkan komitmen dalam percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, tidak hanya terbatas pada empat RDTR yang telah tersedia.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Delvy Aplirizani -
Date Deposited:	30 Apr 2026 04:09
Last Modified:	30 Apr 2026 04:09
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15540

Actions (login required)

View Item