PENERAPAN ASPEK NON YURIDIS DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUALAN SABU-SABU (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Lbs)

Ramadhani, Syahla Layla (2026) PENERAPAN ASPEK NON YURIDIS DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUALAN SABU-SABU (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Lbs). Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (447kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (442kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (349kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (466kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (294kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (1MB)

Abstract

Peredaran gelap narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram menuntut penegakan hukum yang tegas karena dampak destruktifnya yang luas bagi masyarakat. Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana dalam konteks disparitas putusan yang sering terjadi akibat penggunaan diskresi hakim yang luas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis pemenuhan unsur ketentuan pidana terhadap pelaku penjualan narkotika jenis sabu seberat 8,19 gram dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Lbs?; dan (2) Bagaimana analisis pertimbangan hakim (ratio decidendi) dalam penjatuhan sanksi pidana terkait penggunaan aspek non-yuridis dalam putusan tersebut?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun kepada Terdakwa telah memenuhi ketentuan pidana minimum khusus bagi peredaran narkotika di atas 5 gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35
Tahun 2009. Hakim mengintegrasikan fakta yuridis dengan aspek non- yuridis, seperti aspek sosiologis terkait perlindungan wilayah dari sindikat narkotika dan aspek kemanusiaan berupa penyesalan serta status terdakwa yang bukan residivis. Disarankan agar hakim tetap konsisten menggunakan pedoman pemidanaan untuk menghindari disparitas vonis, serta aparat penegak hukum perlu lebih cermat dalam pembuktian berat bersih barang bukti demi menjamin kepastian hukum.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Irna Irna Yunita
Date Deposited: 30 Apr 2026 03:41
Last Modified: 30 Apr 2026 03:41
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15537

Actions (login required)

View Item View Item