KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024

Pinem, Mikhail Eliajar Triwira (2026) KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024. Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover (1).pdf Download (1MB)
	Text Bab I.pdf Download (441kB)
	Text Bab II.pdf Download (321kB)
	Text BAB III.pdf Download (362kB)
	Text BAB IV.pdf Download (331kB)
	Text BAB V.pdf Download (262kB)
	Text LAMPIRAN FINAL.pdf Download (2MB)

Abstract

Isi Abstrak :Perjudian daring telah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial-ekonomi Indonesia dengan transaksi mencapai Rp286,84 triliun tahun 2025, melibatkan 8,8 juta pelaku dari berbagai kalangan usia. Skripsi ini menganalisis pengaturan tindak pidana judi online berdasarkan KUHP Nomor 1 Tahun
2023 (berlaku 2 Januari 2026) dan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 jo. Nomor 1 Tahun
2024 menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan) dan sekunder (buku, jurnal, laporan PPATK). Temuan utama mengungkap tumpang tindih regulasi antara Pasal 426-427
KUHP (lex generalis: penyelenggara 9 tahun, pemain 3 tahun) dan Pasal 27 ayat (2) jo.
45 ayat (1) UU ITE (lex specialis: penyebar konten 6 tahun + Rp1 miliar). Putusan PN Padang Panjang 41/Pid.B/2025/PN.Pdp lebih memilih KUHP karena bukti digital UU ITE sulit diverifikasi. Efektivitas penegakan rendah: dari 994 analisis PPATK hanya 34 tersangka Polri (Oktober-Desember 2025), meskipun perputaran dana turun 56% dan
1,3 juta situs diblokir Komdigi. Konflik norma menghambat kepastian hukum, terutama pada kasus pemain individu via VPN dan transaksi kripto Rp17,5 triliun (Q1
2025). Asas lex specialis derogat legi generali (Pasal 63 ayat 2 KUHP) belum optimal diterapkan. Dampak sosial mencakup 2.889 perceraian akibat judi tahun 2024. Rekomendasi meliputi Undang-Undang Khusus Judi Online, Satgas Cyber permanen, standar forensik blockchain wajib, dan program rehabilitasi restoratif bagi korban kecanduan. Harmonisasi KUHP-UU ITE melalui PP Pemberantasan Judi Online Kemenkumham menjadi solusi krusial era digital 2026.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	judi online, KUHP 2023, UU ITE 2024, lex specialis, penegakan hukum, harmonisasi regulasi, kejahatan siber.
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Irna Irna Yunita
Date Deposited:	30 Apr 2026 03:02
Last Modified:	30 Apr 2026 03:02
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15533

Actions (login required)

View Item