PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN DAN PERSETUBUHAN DALAM KEADAAN PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA (Studi Putusan Kasasi Nomor : 246 K/Pid/2024)

MARUNDURI, AXEL NATHANIEL (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN DAN PERSETUBUHAN DALAM KEADAAN PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA (Studi Putusan Kasasi Nomor : 246 K/Pid/2024). Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of COVER _redacted.pdf] Text
COVER _redacted.pdf

Download (568kB)
[thumbnail of BAB I .pdf] Text
BAB I .pdf

Download (551kB)
[thumbnail of BAB II .pdf] Text
BAB II .pdf

Download (695kB)
[thumbnail of BAB III .pdf] Text
BAB III .pdf

Download (499kB)
[thumbnail of BAB IV .pdf] Text
BAB IV .pdf

Download (568kB)
[thumbnail of BAB V .pdf] Text
BAB V .pdf

Download (405kB)
[thumbnail of LAMPIRAN_.pdf] Text
LAMPIRAN_.pdf

Download (2MB)

Abstract

Penganiayaan dan persetubuhan terhadap korban dalam keadaan pingsan atau
tidak berdaya menimbulkan persoalan hukum mengenai penentuan
pertanggungjawaban pidana pelaku seperti dalam Putusan Kasasi Nomor 246
K/Pid/2024 menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam penerapan
hukum pidana. Pada tingkat judex factie, Hakim hanya menerapkan Pasal 351
ayat (1) KUHP, sedangkan pada tingkat judex juris menerapkan Pasal 351 ayat
(1) KUHP dan Pasal 286 KUHP secara kumulatif. Berdarsarkan hal tersebut
penulis membuat 2 rumusan masalah sebagai berikut 1. Mengapa Hakim
Pemeriksa Perkaras Kasasi menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP sekaligus
Pasal 286 KUHP Pada Putusan Kasasi Nomor 246 K/Pid/2024 ? 2. Apakah
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam Putusan Kasasi Mahkamah
Agung Nomor 246 K/Pid/2024 telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan
bagi korban sebagai penacari keadilan dan telah sesuai dengan tujuan
pemidanaan bagi pelaku. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan
pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk
melakukan analisis normatif. Hasil penelitian yang dilakuan penulis
berkesimpulan bahwa penerapan pasal 351 ayat (1) KUHP sekaligus Pasal 286
KUHP oleh Pemeriksa Perkara Kasasi Mahkamah Agung telah tepat secara
yuridis dan telah sesuai dengan asas legalitas pemidanaan didasarkan pada
undang-undang yang berlaku dan terbukti memenuhi unsur tindak pidana, serta
bahwa pertanggungjawaban pidana yang di jatuhkan belum sepenuhnya
mencerminkan prinsip bagi korban sebagai penacari keadilan dan belum
sepenuhnya sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi pelaku.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Irna Irna Yunita
Date Deposited: 29 Apr 2026 10:50
Last Modified: 29 Apr 2026 10:50
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15525

Actions (login required)

View Item View Item