PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBONGKARAN BARANG EKSPOR TANPA IZIN PEJABAT BEA DAN CUKAI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3983 K/Pid.Sus/2023)

Nurbaiti, - (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBONGKARAN BARANG EKSPOR TANPA IZIN PEJABAT BEA DAN CUKAI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3983 K/Pid.Sus/2023). Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of COVER SKRIPSI_redacted.pdf] Text
COVER SKRIPSI_redacted.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (758kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (769kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (723kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (606kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (449kB)
[thumbnail of LAMPIRAN SKRIPSI.pdf] Text
LAMPIRAN SKRIPSI.pdf

Download (3MB)

Abstract

Tindak pidana kepabeanan berupa pembongkaran barang ekspor tanpa izin
pejabat Bea dan Cukai merupakan perbuatan yang merugikan negara dan
mengganggu ketertiban perdagangan internasional. Permasalahan dalam
penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum dan bentuk
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor 3983 K/Pid.Sus/2023. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis proses penegakan hukum serta penerapan teori
pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. Metode yang digunakan
adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui analisis putusan dari
tingkat pertama hingga kasasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penegakan hukum telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 tentang Kepabeanan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Namun, pidana yang dijatuhkan hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan
Penuntut Umum dan ancaman pidana dalam undang-undang, sehingga aspek
keadilan dan kemanfaatan hukum belum tercapai secara optimal. Hal ini
menunjukkan bahwa faktor budaya hukum hakim turut memengaruhi hasil
akhir penegakan hukum. Pertanggungjawaban pidana terdakwa didasarkan
pada terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan, serta kemampuan
bertanggung jawab sesuai teori Van Hamel.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Irna Irna Yunita
Date Deposited: 29 Apr 2026 10:41
Last Modified: 29 Apr 2026 10:41
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15524

Actions (login required)

View Item View Item