ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN AMBANG BATAS (PRESIDENTIAL THRESHOLD) PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU- XXII/2024)

TOTON, GREGORIUS SASTRAPI (2026) ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN AMBANG BATAS (PRESIDENTIAL THRESHOLD) PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU- XXII/2024). Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of 1.toton 1 (1)_redacted.pdf] Text
1.toton 1 (1)_redacted.pdf

Download (3MB)
[thumbnail of BAB I PENDAHULUAN.pdf] Text
BAB I PENDAHULUAN.pdf

Download (581kB)
[thumbnail of BAB II TINJAUAN UMUM PEMILIHAN UMUM DAN PRESIDENTIAL THRESHOLD.pdf] Text
BAB II TINJAUAN UMUM PEMILIHAN UMUM DAN PRESIDENTIAL THRESHOLD.pdf

Download (540kB)
[thumbnail of BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62PUU-XXII2024.pdf] Text
BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62PUU-XXII2024.pdf

Download (369kB)
[thumbnail of BAB IV IMPLIKASI PUTUSAN TERHADAP SISTEM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN KEDEPAN    .pdf] Text
BAB IV IMPLIKASI PUTUSAN TERHADAP SISTEM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN KEDEPAN .pdf

Download (538kB)
[thumbnail of BAB V PENUTUP.pdf] Text
BAB V PENUTUP.pdf

Download (381kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis penghapusan
ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold)
melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang
sebelumnya diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menelaah urgensi
pengaturan, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, serta implikasinya
terhadap sistem pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan
presidential threshold dinilai membatasi hak konstitusional dan tidak sejalan
dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga penghapusannya
membuka peluang yang lebih luas bagi partai politik dalam mencalonkan Presiden
dan Wakil Presiden serta mendorong sistem pemilu yang lebih demokratis dan
inklusif.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Irna Irna Yunita
Date Deposited: 29 Apr 2026 10:33
Last Modified: 29 Apr 2026 10:33
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15523

Actions (login required)

View Item View Item