ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESEPAKATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI LUAR PERJANJIAN NOTARIS PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 218/PDT.G/2022/PN JKT.PST)

ADILA, HELKA NAIFA (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESEPAKATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI LUAR PERJANJIAN NOTARIS PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 218/PDT.G/2022/PN JKT.PST). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER HELKA_redacted.pdf Download (5MB)
	Text BAB I.pdf Download (717kB)
	Text BAB II.pdf Download (723kB)
	Text BAB III.pdf Download (560kB)
	Text BAB IV.pdf Download (600kB)
	Text BAB V.pdf Download (471kB)
	Text LAMPIRAN HELKA.pdf Download (3MB)

Abstract

enelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan
kekuatan hukum kesepakatan pembagian harta bersama yang dilakukan di luar
perjanjian notariil dalam hukum perdata Indonesia, serta menelaah pertimbangan
hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Putusan Nomor
218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif
dengan metode studi dokumen, termasuk analisis peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli. Pendekatan perundangundangan
dan pendekatan kasus digunakan untuk menelaah data sekunder secara
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pembagian harta
bersama yang dibuat di luar akta notaris tetap sah dan mengikat secara hukum
apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata,
dibuat atas dasar kesepakatan dan itikad baik para pihak, serta substansinya jelas
dan rinci. Penelitian menekankan bahwa keabsahan perjanjian tidak hanya
bergantung pada formalitas notaris, tetapi juga pada kesadaran hukum dan itikad
baik pihak-pihak yang menyusunnya. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
menegaskan bahwa perjanjian di bawah tangan dapat dijadikan dasar pembagian
harta, namun kekuatan pembuktiannya bergantung pada pengakuan pihak-pihak
dan pertimbangan hakim, sehingga potensi sengketa tetap ada. Analisis juga
menunjukkan bahwa perjanjian non-notariil dapat mengakomodasi prinsip
kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda, yang memberikan dasar
hukum mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Irna Irna Yunita
Date Deposited:	29 Apr 2026 10:23
Last Modified:	29 Apr 2026 10:23
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15522

Actions (login required)

View Item