PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA MEMASUKI SISTEM ELEKTRONIK (ILLEGAL ACCES) MILIK ORANG LAIN UNTUK PEMBELIAN BARANG (Studi Putusan Nomor 6151/K/Pid.Sus/2024 Juncto Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT SMG Juncto Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN KLN)

NURJANAH, SEKAR (2026) PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA MEMASUKI SISTEM ELEKTRONIK (ILLEGAL ACCES) MILIK ORANG LAIN UNTUK PEMBELIAN BARANG (Studi Putusan Nomor 6151/K/Pid.Sus/2024 Juncto Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT SMG Juncto Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN KLN). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER (1)_redacted.pdf Download (518kB)
	Text BAB I.pdf Download (614kB)
	Text BAB II.pdf Download (333kB)
	Text BAB III.pdf Download (388kB)
	Text BAB IV.pdf Download (341kB)
	Text BAB V.pdf Download (275kB)
	Text LAMPIRAN (1).pdf Download (1MB)

Abstract

Akses tanpa izin ke sistem elektronik adalah salah satu jenis tindakan kejahatan siber
yang semakin marak, terutama karena penggunaan teknologi informasi semakin luas,
termasuk dalam proses belanja online. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan
kerugian finansial, tetapi juga mengancam keamanan data pribadi dan rasa aman
korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang
diberikan kepada korban serta pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim
dalam kasus bernomor 6151/K/Pid.Sus/2024 yang berujung pada putusan bernomor
270/Pid.Sus/2024/PT SMG serta putusan bernomor 200/Pid.Sus/2023/PN KLN.
Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum
terhadap korban berdasarkan ketiga putusan tersebut; dan (2) bagaimana seharusnya
perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana memasuki sistem elektronik
(illegal access) milik orang lain untuk pembelian barang. Penelitian ini
menggunakan metode hukum normatif dengan mendekati perundang-undangan dan
juga menganalisis kasus yang terjadi. Analisis data secara kualitatif dilakukan
berdasarkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian menunjukkan
bahwa secara hukum, perlindungan bagi korban sudah diatur dalamKitab Undang-
Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam praktiknya,
perlindungan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal dalam
proses peradilan pidana. Pengadilan masih memprioritaskan pembuktian
ketidaktahuan dan pemberian hukuman kepada pelaku, sementara pemulihan hak
korban, terutama melalui restitusi atau kompensasi, belum menjadi bagian penting
dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban perlu
diperkuat dengan memaksimalkan mekanisme restitusi dan pendekatan yang lebih
fokus pada pemulihan hak korban.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Irna Irna Yunita
Date Deposited:	29 Apr 2026 09:57
Last Modified:	29 Apr 2026 09:57
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15520

Actions (login required)

View Item