PENGESAHAN JUAL BELI TANAH YANG BERSTATUS BERSERTIPIKAT HAK MILIK BERDASARKAN KUITANSI PEMBELIAN DALAM PUTUSAN VERSTEK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 4/Pdt.G/2022/PN KUALA KURUN)

LAKSONO, REDHA DWI (2026) PENGESAHAN JUAL BELI TANAH YANG BERSTATUS BERSERTIPIKAT HAK MILIK BERDASARKAN KUITANSI PEMBELIAN DALAM PUTUSAN VERSTEK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 4/Pdt.G/2022/PN KUALA KURUN). Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of Cover (Cover, Lembar Penunjang, Abstrak, Kata Pengantar)_redacted.pdf] Text
Cover (Cover, Lembar Penunjang, Abstrak, Kata Pengantar)_redacted.pdf

Download (931kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (519kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (388kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (454kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (322kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (568kB)
[thumbnail of LAMPIRAN (DAFTAR PUSTAKA, UJI TURNITIN, Dll).pdf] Text
LAMPIRAN (DAFTAR PUSTAKA, UJI TURNITIN, Dll).pdf

Download (1MB)

Abstract

Secara aturan hukum pertanahan, transaksi
jual beli tanah yang memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) seharusnya
dilaksanakan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun pada
praktiknya, masih dijumpai kasus jual beli yang hanya didasarkan pada
kuitansi pembayaran. Hal ini menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika
pembeli ingin mengurus balik nama sertipikat hak milik tersebut. Penelitian
ini bertujuan menelaah sah atau tidaknya jual beli tanah SHM yang dilakukan
berdasarkan kuitansi, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor
4/Pdt.G/2022/PN Kuala Kurun, serta konsekuensinya terhadap kepastian
hukum atas hak atas tanah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif
dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Temuan
penelitian mengungkap bahwa kuitansi pembelian bukanlah bukti sah
peralihan hak, tetapi dapat menjadi pertimbangan hakim sebagai indikasi
adanya transaksi jual beli. Dalam putusan verstek, pengadilan dapat
mengesahkan jual beli tersebut selama tidak ada keberatan dari tergugat dan
didukung oleh bukti lain yang sah. Keputusan ini kemudian menjadi dasar
hukum bagi pembeli untuk mengajukan permohonan balik nama sertipikat di
Kantor Pertanahan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Irna Irna Yunita
Date Deposited: 29 Apr 2026 06:47
Last Modified: 29 Apr 2026 06:47
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15498

Actions (login required)

View Item View Item