EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 05 TAHUN 2012 DALAM PENANGGULANGAN JURU PARKIR TANPA IZIN DI TANJUNG BARAT

AKBAR, RAFICKY TAKBIRUL (2026) EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 05 TAHUN 2012 DALAM PENANGGULANGAN JURU PARKIR TANPA IZIN DI TANJUNG BARAT. Diploma thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (805kB)
[thumbnail of BAB 1.pdf] Text
BAB 1.pdf

Download (642kB)
[thumbnail of BAB 2.pdf] Text
BAB 2.pdf

Download (573kB)
[thumbnail of BAB 3.pdf] Text
BAB 3.pdf

Download (573kB)
[thumbnail of BAB 4.pdf] Text
BAB 4.pdf

Download (210kB)
[thumbnail of BAB 5.pdf] Text
BAB 5.pdf

Download (161kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (4MB)

Abstract

Fenomena parkir tanpa izin menjadi persoalan masif di
DKI Jakarta, khususnya Tanjung Barat. Data Dinas Perhubungan 2024 mencatat
216 juru parkir liar ditertibkan dalam satu pekan dan 400 orang dalam satu bulan.
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran (Perda
Perparkiran) diterbitkan untuk menjawab permasalahan tersebut, namun
lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan, dan minimnya kesadaran
hukum masyarakat membuka ruang bagi praktik perparkiran tanpa izin.
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Perda Perparkiran dalam
menanggulangi praktik tersebut di wilayah Tanjung Barat. Penelitian
menggunakan metode normatif-empiris (applied law research) dengan
pendekatan konseptual dan bersifat deskriptif analitis, menggunakan data primer
berupa wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan Perda Perparkiran di Tanjung Barat belum berjalan
efektif akibat keterbatasan sumber daya, lemahnya penegakan hukum, dan
minimnya kesadaran hukum masyarakat. Dari perspektif sosiologi hukum,
praktik ini didorong desakan ekonomi, sehingga tujuan Perda dalam membentuk
ketertiban umum dan mengoptimalkan pendapatan daerah belum tercapai
maksimal.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melaksanakan pengawasan rutin dan
sanksi tegas secara konsisten melalui Dinas Perhubungan, bukan sekadar
penertiban insidental. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi
antarpemerintah daerah serta pembinaan juru parkir liar agar diarahkan menjadi
tenaga parkir resmi atau diberikan alternatif lapangan kerja guna memutus rantai
perparkiran tanpa izin.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Irna Irna Yunita
Date Deposited: 29 Apr 2026 06:32
Last Modified: 29 Apr 2026 06:32
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15497

Actions (login required)

View Item View Item