PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TRANSNASIONAL TERORGANISIR DALAM UPAYA PENGUATAN PERLINDUNGAN HUKUM

Lumbantobing, Augustinus (2026) PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TRANSNASIONAL TERORGANISIR DALAM UPAYA PENGUATAN PERLINDUNGAN HUKUM. Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text 001_COVER.pdf Download (1MB)
	Text 002_BAB I.pdf Download (1MB)
	Text 003_BAB II.pdf Download (1MB)
	Text 004_BAB III.pdf Download (1MB)
	Text 005_BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text 006_BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 007_BAB VI.pdf Download (1MB)
	Text 008_LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Konstitusi Indonesia memberikan amanat kepada pemerintah terkait dengan
penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk kerjasama
internasional dengan negara lain yang diwujudkan dalam bentuk MLA in Criminal
Matters. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang
menyebabkan masifnya kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik tindak
pidana perdagangan orang transnasional terorganisir di Indonesia? Bagaimana
penegakan hukum penanggulangan tindak pidana perdagangan orang
transnasional terorganisir dalam perspektif perlindungan hukum? Bagaimana
penguatan perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan orang
sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang transnasional
terorganisir? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil
penelitian memperlihatkan bahwa penguatan perlindungan hukum terhadap para
korban perdagangan orang sebagai upaya penanggulangan tindak pidana
perdagangan orang transnasional terorganisir harus menyentuh 3 (tiga) indikator,
yaitu pertama kepastian hukum terhadap lembaga negara yang menjadi dengan
menunjuk Kejaksaan Agung sebagai Otoritas Pusat MLA. Kedua, penguatan
perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang melalui
revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang terkait dengan keberlakuan undang-undang sampai
dengan pelaku yang berada di luar negeri, dan juga revisi tentang
ketidakmampuan pelaku dalam membayar restitusi untuk tanggung jawab
tersebut diambil alih kepada negara. Ketiga kesadaran dan kepatuhan hukum
serta perilaku masyarakat melalui penambahan perjanjian MLA in criminal matters
pada daftar negara rawan TPPO, dan peran aktif lembaga swadaya masyarakat.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Tesis dan Disertasi > Sekolah Pasca Sarjana > Program Studi S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Irna Irna Yunita
Date Deposited:	28 Apr 2026 06:38
Last Modified:	28 Apr 2026 06:38
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15468

Actions (login required)

View Item