KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENOLAK PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS DASAR NOVUM YANG TIDAK RELEVAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 7 PK/Pid/2024)

SIHITE, GADDIEL MEIDO (2026) KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENOLAK PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS DASAR NOVUM YANG TIDAK RELEVAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 7 PK/Pid/2024). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (590kB)
	Text BAB II.pdf Download (479kB)
	Text BAB III.pdf Download (539kB)
	Text BAB IV.pdf Download (519kB)
	Text BAB V.pdf Download (406kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi kekosongan norma Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang tidak
merinci kualifikasi novum, menyebabkan ketidakpastian hukum dan variasi penafsiran
diskresi Mahkamah Agung dalam penyaringan PK. Rumusan masalah menganalisis
penerapan Pasal 263 KUHAP pada Putusan MA Nomor 7 PK/Pid/2024 serta implikasi
penolakannya terhadap hak terpidana dan kepastian hukum. Tujuannya membedah
pertimbangan hakim dalam validasi bukti baru serta keseimbangan keadilan substantifformal.

Metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan
menganalisis data primer-sekunder secara kualitatif. Hasilnya, MA menerapkan
parameter restriktif: bukti novum ditolak karena kurang korelasi materiil kuat untuk
gugurkan fakta persidangan, melindungi marwah PK dari penyalahgunaan, perkuat litis
finis expedit demi kepastian hukum, sambil buka peluang koreksi kekhilafan via bukti
decisive.
Kata Kunci : Diskresi Mahkamah Agung, Upaya Hukum Luar Biasa, Relevansi Novum, Kepastian Hukum, Peninjauan Kembali.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General) K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Irna Irna Yunita
Date Deposited:	20 Apr 2026 08:16
Last Modified:	20 Apr 2026 08:16
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15154

Actions (login required)

View Item