PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE (KEADILAN RESTORATIF) DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT)

PRASETYA, DIMAS RIZKY (2026) PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE (KEADILAN RESTORATIF) DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT). Diploma thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (445kB)
	Text BAB II.pdf Download (404kB)
	Text BAB III.pdf Download (398kB)
	Text BAB IV.pdf Download (359kB)
	Text BAB V.pdf Download (307kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (52MB)

Abstract

Upaya penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum
pidana yang menitikberatkan pada kriminalisasi serta penjatuhan sanksi yang bersifat represif seperti penindakan, penumpasan, dan pemberantasan—kini dipandang tidak lagi efektif sebagai satu-satunya cara dalam penyelesaian
perkara pidana. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana selama ini sering diukur dari kemampuan aparat penegak hukum membawa pelaku kejahatan ke hadapan pengadilan untuk dijatuhi pidana. Akibatnya, banyak perkara dengan tingkat kerugian yang relatif ringan tetap
dilanjutkan hingga tahap penuntutan, sehingga menimbulkan persepsi bahwa Kejaksaan Republik Indonesia menganut asas kewajiban untuk menuntut seluruh perkara pidana. Kondisi tersebut menjauhkan hukum pidana dari tujuan utamanya, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di mana hukum pidana
seharusnya berfungsi melindungi kepentingan negara, korban, dan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, berkembang gagasan agar penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan di luar pengadilan melalui pendekatan penanggulangan yang
lebih progresif, yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan pelaku, melainkan pada pemulihan korban. Pendekatan ini dapat ditempuh melalui penghentian penuntutan atau pengenyampingan perkara yang kewenangannya berada pada Jaksa Agung. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, keberadaan mediasi penal masih bersifat terbatas dan parsial, serta pelaksanaannya dilakukan oleh aparat penegak hukum, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, dan
Mahkamah Agung.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General) K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Irna Irna Yunita
Date Deposited:	20 Apr 2026 08:09
Last Modified:	20 Apr 2026 08:09
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/15152

Actions (login required)

View Item