ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 96/PID.SUS/2023/PN JKT.BRT)

SOFYAN, RATU FANNISYA (2025) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 96/PID.SUS/2023/PN JKT.BRT). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (925kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (392kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (286kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (242kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (364kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (233kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (1MB)

Abstract

Permasalahan tindak pidana narkotika di Indonesia
terus menjadi ancaman serius terhadap ketertiban hukum dan keamanan nasional.
Peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika tidak hanya melibatkan
masyarakat sipil, tetapi secara ironis juga menyeret oknum aparat penegak hukum
yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum. Rumusan
masalah skripsi ini adalah 1. Bagaimana pengaturan tindak pidana narkotika
dalam hukum positif indonesia? 2. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
vonis dalam perkara Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt? 3. Bagaimana
pengaturan Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2023 tentang KUHP
terhadap tindak pidana dalam perkara Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt?
Bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana aparat penegak
hukum yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, dengan studi kasus pada
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt yang
melibatkan Irjen. Pol. Tedy Minahasa. Metode yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang mengkaji secara
komprehensif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif
Indonesia telah menyediakan mekanisme pemidanaan yang tegas bagi pelaku
tindak pidana narkotika, termasuk jika pelakunya merupakan aparat penegak
hukum. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengacu
pada prinsip keadilan substantif dan dampak sosial dari perbuatan terdakwa, yang
memperkuat urgensi reformasi hukum serta pentingnya integritas aparat dalam
penegakan hukum. Studi ini juga mengungkap adanya faktor sistemik dan
kelemahan pengawasan internal sebagai pemicu keterlibatan aparat dalam
kejahatan narkotika.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited: 22 Sep 2025 04:24
Last Modified: 22 Sep 2025 06:50
URI: http://repository.unas.ac.id/id/eprint/14156

Actions (login required)

View Item View Item