ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN HUKUM TENTANG REGULASI MENJUAL ROKOK ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN AUSTRALIA

Hamri, Andi Arman (2025) ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN HUKUM TENTANG REGULASI MENJUAL ROKOK ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN AUSTRALIA. Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (762kB)
	Text Bab 1.pdf Download (574kB)
	Text Bab 2.pdf Download (597kB)
	Text Bab 3.pdf Download (546kB)
	Text Bab 4.pdf Download (698kB)
	Text Bab 5.pdf Download (435kB)
	Text Lampiran.pdf Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini membahas perbandingan regulasi penjualan
rokok elektronik di Indonesia dan Australia, dilatarbelakangi oleh meningkatnya
penggunaan rokok elektronik, khususnya di kalangan remaja, serta adanya perbedaan
kebijakan pengaturannya di kedua negara. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana
kebijakan regulasi penjualan rokok elektronik di Indonesia dan Australia serta
bagaimana penerapannya di masing-masing negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui kebijakan dan penerapan regulasi penjualan rokok elektronik di kedua
negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
perbandingan (comparative approach). Data penelitian bersumber dari bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis menggunakan teknik analisis hukum
normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia diatur melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, yang mengatur
larangan penjualan rokok elektronik kepada anak di bawah 21 tahun, wanita hamil,
serta di sekitar sekolah dan tempat bermain anak, namun belum diatur sanksi pidana
secara tegas bagi pelanggar. Sementara itu, Australia mengatur penjualan rokok
elektronik secara ketat melalui Commonwealth Standard for the Uniform Scheduling
of Medicines and Poisons (SUSMP) dan Therapeutic Goods Act 1989, yang
mewajibkan resep dokter untuk memperoleh rokok elektronik dan membatasi
penjualannya hanya di apotek, dengan penerapan sanksi pidana yang jelas. Perbedaan
kebijakan ini menunjukkan bahwa Australia menerapkan pendekatan protektif yang
lebih ketat, sedangkan regulasi di Indonesia masih memiliki celah dalam penegakan
hukum.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	18 Sep 2025 03:20
Last Modified:	18 Sep 2025 03:29
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/14101

Actions (login required)

View Item