GRISELDA, CHELO ANASTASYA RASYA (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PENYEWA PASCA PEMBATALAN SEWA MENYEWA TANAH GRANT SULTAN KARENA PENYALAHGUNAAN KEADAAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2022/PN.Mdn). Bachelor thesis, Universitas Nasional.
|
Text
Cover.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (369kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (474kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (364kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (412kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
Lampiran.pdf Download (4MB) |
Abstract
Sewa menyewa adalah salah satu jenis perjanjian, sehingga sudah seharusnya
berpedoman pada syarat-syarat sah perjanjian yang diatur oleh Pasal 1320
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat-syarat tersebut mencakup
kesepakatan, kecakapan, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal.
Penyalahgunaan keadaan mengakibatkan sewa menyewa dapat dibatalkan,
sebab tidak memenuhi syarat kesepakatan. Sementara, putusan perkara
Nomor: 8/Pdt.G/2022/PN.Mdn yang pada amar putusannya menyatakan telah
terjadi penyalahgunaan keadaan dikualifisir sebagai perbuatan melawan
hukum tidaklah tepat. Perbuatan melawan hukum memang terjadi, tetapi
bukan disebabkan oleh penyalahgunaan keadaan, melainkan karena adanya
penguasaan dan pemanfaatan berupa sewa menyewa secara tidak berhak.
Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah
penyalahgunaan keadaan menyebabkan pembatalan sewa menyewa pada
Tanah Grant Sultan, akibat hukum yang timbul terhadap para penyewa atas
pembatalan sewa menyewa dan perlindungan hukum terhadap para penyewa
dalam perkara Nomor: 8/Pdt.G/2022/PN.Mdn. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian normatif dengan sumber hukum primer,
sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan
keadaan tidak terjadi, melainkan penguasaan dan penggunaan tanah secara
tidak berhak oleh Tergugat VIII hingga Tergugat XIV yang menyewakan
tanah kepada Tergugat I hingga Tergugat VII tanpa hak. Akibatnya sewa
menyewa tersebut dibatalkan, tanah dikembalikan kepada Penggugat dan
penyewa mengalami kerugian karena harus mengosongkan tanah tanpa
penggantian dalam bentuk apapun. Perlindungan hukum bagi penyewa
seharusnya dapat berupa pengembalian uang sewa berdasarkan Pasal 1557
KUHPerdata dan/atau ganti rugi yang proporsional sesuai prinsip pembatalan
perjanjian.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > J General legislative and executive papers K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Miss Yulia Zahra Yamini |
| Date Deposited: | 17 Jul 2025 03:59 |
| Last Modified: | 17 Jul 2025 03:59 |
| URI: | https://repository.unas.ac.id/id/eprint/13760 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
