ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PERAMPASAN ASET PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 3689 K/Pid.Sus/2022 Jo Putusan Nomor : 3689 K/Pid.Sus/2022 Jo Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN Jkt.Pst)

WULU, LOURDES AYU C S TU (2025) ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PERAMPASAN ASET PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 3689 K/Pid.Sus/2022 Jo Putusan Nomor : 3689 K/Pid.Sus/2022 Jo Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN Jkt.Pst). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of BAB 1.pdf] Text
BAB 1.pdf

Download (775kB)
[thumbnail of BAB 2.pdf] Text
BAB 2.pdf

Download (573kB)
[thumbnail of BAB 3.pdf] Text
BAB 3.pdf

Download (688kB)
[thumbnail of BAB 4.pdf] Text
BAB 4.pdf

Download (835kB)
[thumbnail of BAB 5.pdf] Text
BAB 5.pdf

Download (538kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (5MB)

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan yang kompleks dan
berdampak luas, terutama dalam hal pencucian uang dan perampasan aset. Sejak era
Reformasi, Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk memberantas korupsi,
termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001. Salah satu instrumen penting adalah Pasal 19 yang mengatur mekanisme
permohonan keberatan terhadap perampasan aset oleh pihak ketiga yang beritikad baik.
Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik
dalam perampasan aset tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 19 UU Tipikor. Studi
ini menganalisis kasus Putusan Kasasi No. 3689 K/Pid.Sus/2022 dengan metode yuridis
normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 19 memberikan
perlindungan, penerapannya masih menimbulkan persoalan tafsir, terutama terkait
iktikad baik dan penggunaan akun nominee. Mahkamah Agung menolak permohonan
keberatan pihak ketiga karena sesuai hukum positif, meskipun berdampak pada
hilangnya hak atas aset tersebut.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
K Law > K Law (General)
Divisions: Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Miss Yulia Zahra Yamini
Date Deposited: 17 Jul 2025 03:35
Last Modified: 17 Jul 2025 03:35
URI: https://repository.unas.ac.id/id/eprint/13745

Actions (login required)

View Item View Item