ANALISIS HUKUM PIDANA NAKHODA YANG TIDAK MEMATUHI KETENTUAN BERKAITAN TATA CARA BERLALU LINTAS DI PERAIRAN INDONESIA (Studi Kasus Putusan PN Tanjung Pinang Nomor 194/Pid.B/2022/PN Tpg)

Aldiansyah, Hafid (2025) ANALISIS HUKUM PIDANA NAKHODA YANG TIDAK MEMATUHI KETENTUAN BERKAITAN TATA CARA BERLALU LINTAS DI PERAIRAN INDONESIA (Studi Kasus Putusan PN Tanjung Pinang Nomor 194/Pid.B/2022/PN Tpg). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (777kB)
	Text BAB II.pdf Download (613kB)
	Text BAB III.pdf Download (520kB)
	Text BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (430kB)
	Text Lampiran.pdf Download (1MB)

Abstract

Penegakan hukum di bidang pelayaran menjadi
sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang keefektifitasan pelayaran
secara terkendali dan sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayaran sehingga
pelayaran dapat berjalan berkelanjutan dengan lebih baik. Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UUP) merupakan penyempurnaan dari UndangUndang

Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, untuk mewujudkan
penyelenggaraan pelayaran sebagai sebuah sistem dapat memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan negara. Pada Perkara
putusan PN Tanjung Pinang Nomor 194/Pid.B/2022/PN Tpg menyoroti
pertanggung jawaban seorang Nakhoda yang melakukan pelanggaran Hukum
Pidana dalam kegiatan Ship to Ship yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah
di tetapkan oleh pihak otoritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Richardo C.
Camacho selaku nakhoda kapal MT. Polan seharusnya memahami bahwa regulasi
maritim internasional maupun nasional mengharuskan setiap kapal yang
beroperasi di wilayah suatu negara pantai untuk mematuhi hukum domestik negara
tersebut. Dengan demikian, pelanggaran yang terjadi bukan hanya sekadar bentuk
kelalaian biasa, tetapi mencerminkan ketidakpatuhan yang serius terhadap regulasi
yang ada. Disini Penulis membandingkan antara perbandingan hukum antara
Indonesia dan Singapura terkait STS, khususnya dalam aspek lokasi dan prosedur
operasional, guna memahami efektivitas regulasi masing-masing negara dalam
menjamin keamanan dan kelancaran aktivitas maritim. Penulis juga membahas
bagaimana tidak adanya efek jera terhadap kapal – kapal asing yang melanggar
hukum di negara kita yang dimana kepatuhan terhadap regulasi maritim sangat
dipengaruhi oleh tekanan operasional, tingkat pemahaman hukum pelayaran, serta
efektivitas pengawasan oleh otoritas berwenang.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	J Political Science > J General legislative and executive papers J Political Science > JC Political theory
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Yulia Zahra Yamini
Date Deposited:	16 Jul 2025 07:25
Last Modified:	16 Jul 2025 07:25
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/13714

Actions (login required)

View Item