AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM)

Alaswadiy, Muhamad Ikram (2025) AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text Cover.pdf Download (950kB)
	Text BAB I.pdf Download (432kB)
	Text BAB II.pdf Download (478kB)
	Text BAB III.pdf Download (344kB)
	Text BAB IV.pdf Download (418kB)
	Text BAB V.pdf Download (292kB)
	Text Lampiran.pdf Download (1MB)

Abstract

Pembatalan perkawinan adalah tindakan yang dilakukana oleh para pihak
untuk mengajukan gugatan ke pengadilan karena tidak memenuhi syaratsyarat

perkawinan. Dapat diketahui telah terjadi suatu perbuatan yang
mengakibatkan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Pejabat Kantor
Urusan Agama yang timbul karena perkawinan yang dilaksanakan di luar
negeri, hal ini tertuang dalam putusan Nomor: 1077/Pdt.G/2023/PA GM
Pemohon mendalilkan bahwa Pernikahan Para Termohon yang dilaksanakan
di Negara Korea Selatan tidak melaksankan syarat-syarat perkawinan hal ini
tertuang dalam posita permohonan Pemohon. Dari hal tersebut peneliti
meneliti serta membuat 2 rumusan masalah dalam membuat skripsi ini, antara
lain: 1) Apa yang melatarbelakangi pengajuan gugatan KUA terhadap
pembatalan perkawinan yang dilaksankan di luar negeri pada perkara Nomor
1077/Pdt.G/2023/PA.GM? 2) Bagaimana akibat hukum pembatalan
perkawinan di luar negeri pada perkara Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM?.
Metode penelitian ini mengunakan penelitian Yuridis Normative, dengan
mengunakan sumber bahan hukum primer, sikunder, dan tersier, penelitian ini
dilandaskan dengan Teori Kepastian Hukum, dan Teori Keadilan Hukum.
Hasil dari penelitian ini peneliti berkesimpulan bahwa Perkawinan yang
dilaksankan oleh Para Termohon tidak dapat dibatalkan karena terdapat
keksosongan hukum (RechtsvacUndang-undangm) baik itu di Undang-undang
Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan yang lain yang dimana
pemerintah baik itu rumpuh eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus membuat
aturan baru karena terdapat kekosongan hukum (RechtsvacUndangundangm).

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	J Political Science > J General legislative and executive papers K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Yulia Zahra Yamini
Date Deposited:	16 Jul 2025 06:09
Last Modified:	16 Jul 2025 06:09
URI:	https://repository.unas.ac.id/id/eprint/13686

Actions (login required)

View Item